JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, mendesak pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Evakuasi dan Repatriasi Darurat WNI di Kamboja.
Satgas tersebut dinilai perlu karena Kamboja sedang melakukan operasi besar-besaran terhadap pusat-pusat judi online dan penipuan daring (online scam).
Hal ini mengakibatkan banyak pekerja Indonesia dilaporkan berada dalam kondisi telantar, cemas, dan terancam.
“Situasi ini adalah darurat kemanusiaan, bukan semata persoalan kriminalitas lintas negara. Negara tidak bisa menunggu korban datang sendiri ke KBRI. Negara harus aktif dan menjangkau langsung para korban. Jika tidak, mereka akan kembali menjadi mangsa sindikat perdagangan manusia,” kata Aznil dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).
Baca juga: Korban Scam Kamboja Menunggu Negara Hadir
Menurut Aznil, operasi penindakan kejahatan online di Kamboja telah membuat ribuan pekerja Indonesia tidak dapat segera pulang ke Tanah Air.
Dalam kondisi tanpa perlindungan negara, mereka justru berisiko kembali direkrut oleh sindikat perdagangan manusia.
“Pasca-penggerebekan pusat-pusat scam dan judi online, banyak pekerja Indonesia berada dalam keadaan ketakutan. Sebagian besar berstatus overstay, kehabisan dana, serta tidak memiliki akses untuk kembali ke Indonesia secara mandiri,” tuturnya.
Baca juga: Dubes RI Temui Presiden Senat Kamboja, Tegaskan Dukung Pemberantasan Online Scam
Oleh karenanya, Migrant Watch menilai pemerintah Indonesia perlu membentuk Satgas Evakuasi dan Repatriasi Darurat WNI di Kamboja.
Satgas itu perlu dibuat dengan mandat yang jelas dan melibatkan lintas kementerian serta lembaga terkait, guna memastikan perlindungan warga negara secara nyata.
“Negara sampai hari ini belum juga menurunkan tim penyelamat bagi warga negara Indonesia korban perdagangan manusia di Kamboja. Seolah persoalan ini bisa diselesaikan secara normatif. Padahal ini membutuhkan langkah luar biasa (extraordinary measures),” kata Aznil.
Selain itu, satgas tersebut juga harus memiliki beberapa tugas utama yang mencakup perlindungan WNI seperti melakukan pendataan dan penjangkauan langsung WNI di lokasi-lokasi pusat scam.
Aznil juga mendorong satgas tersebut harus memberikan perlindungan hukum dan jaminan non-kriminalisasi bagi korban perdagangan orang, serta memastikan proses pemulangan yang cepat dan bermartabat ke Indonesia.
“Negara tidak boleh absen ketika warganya dieksploitasi, disandera, dan ditinggalkan tanpa kepastian di negeri orang. Negara harus segera bergerak. Menunda berarti membiarkan korban terus menanggung risiko dan penderitaan,” pungkas Aznil.
Ribuan WNI di Kamboja minta pulangBerdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, hingga Sabtu (24/1/2026), ada 2.277 warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja yang telah melapor untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia.
Adapun lonjakan laporan tersebut terjadi menyusul operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja terhadap pusat online scam di berbagai wilayah.
