Sebanyak 30 ekor sapi di Kabupaten Ngawi dilaporkan terjangkit virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tersebar di 10 kecamatan dan 15 desa.
Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut memang ada lonjakan kasus virus PMK pada awal 2026 namun sebarannya masih terkendali.
Iswahyudi Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim menjelaskan peningkatan kasus secara epidemiologi dipicu oleh pergantian musim.
Lonjakan kasus PMK tidak hanya dialami oleh provinsi Jatim saja. Iswahyudi menyebut peningkatan kasus pada awal tahun terjadi secara nasional dan sekitar 10 provinsi melaporkan kondisi serupa.
“Secara nasional ada peningkatan kasus PMK di Januari. Ini dipengaruhi pergantian musim dari kemarau ke musim hujan dengan intensitas cukup lebat, sehingga kondisi kesehatan ternak menurun dan virus masih berpotensi muncul,” ujar Iswahyudi dikonfirmasi Selasa (27/1/2026).
Meski ada laporan lonjakan kasus, Iswahyudi menegaskan Provinsi Jatim berstatus bebas PMK. Artinya, potensi virus masih ada namun sebarannya dapat ditekan melalui vaksinasi secara berkala.
“Indonesia dan Jawa Timur bebas PMK dalam arti terkendali. Vaksinasi terus kita lakukan secara berkelanjutan untuk sapi, kambing, kerbau, dan babi. Vaksinasi dilakukan setiap enam bulan,” jelasnya.
Dibandingkan awal tahun 2025, Iswahyudi menyebut kasus PMK di Jatim tercatat mengalami penurunan cukup signifikan karena berbagai skema menekan sebaran virus telah dilakukan.
Dia merinci pada Januari–Februari 2025, rata-rata kasus harian mencapai 200 hingga 300 kasus. Sementara pada awal Januari 2026, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK tercatat sekitar 10 – 15 kasus.
“Secara tren ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya.(wld/ham)
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2026%2F01%2F26%2F184ef431-c3e0-4d1d-a670-4f9df38a92c8.jpg)



