JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang tinggal di sekitar kawasan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, melakukan aksi blokade terhadap aktivitas truk pengangkut sampah yang menuju ke fasilitas tersebut pada Senin (26/1/2026) malam.
Warga Klaster Shinano JGC Wahyu Andre mengatakan, aksi tersebut dilakukan sejumlah warga akibat bau busuk yang mulai sering tercium dalam sepekan terakhir.
"Sejumlah warga JGC, Metland, Karang Tengah dan Harapan Indah memblokade truk RDF yang beraktivitas karena memang sejak seminggu terakhir ini mulai sering tercium bau busuk," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (27/1/2026).
Baca juga: DLH DKI Pastikan Aktivitas RDF Rorotan Malam Hari Bukan Peningkatan Produksi Sampah
Senada, Vincent salah seorang warga lainnya mengatakan aksi protes ini dilakukan karena warga merasa terganggu oleh bau yang diduga berasal dari operasional RDF Rorotan.
"Kami datang ke RDF karena merasa terganggu dengan bau terus menerus beberapa hari ini. Kami memarkirkan kendaraan di depan RDF di ujung luar sisi jalan," katanya.
Ia mengungkapkan warga melakukan blokade sejak sekitar pukul 21.00 WIB hingga sekitar 00.30 WIB.
Menanggapi keterangan Dinas Lingkungan Hidup bahwa alat pemantau kualitas udara di RDF Rorotan sedang dalam proses kalibrasi, Vincent menyampaikan sejumlah keraguan.
Ia mempertanyakan mengapa jeda waktu antara dimulainya proses kalibrasi dengan respons pengecekan di lapangan terasa begitu lama, dan mengapa pemantauan tidak dilakukan sejak awal periode tersebut.
"Proses kolokasi itu kan sebentuknya kalibrasi. Idealnya dilakukan beberapa hari berturut-turut dan dibuat scatterplot, dan lain-lain untuk cek deviasi dan lain-lain. Tapi kemarin ambil sampel cuma satu-dua hari," jelasnya.
Baca juga: DLH DKI: Alat Pemantau Udara RDF Rorotan Tak Dimatikan, Hanya Kalibrasi
Menyikapi kondisi yang berlarut-larut, Vincent menyatakan bahwa harapan dasarnya bukan lagi sekadar perbaikan teknis atau transparansi data.
Setelah satu tahun penuh mengalami gangguan tanpa ada perbaikan teknis atau transparansi data, Vincent menyatakan keinginan utamanya adalah relokasi atau pemindahan fasilitas RDF tersebut jauh dari kawasan pemukiman.
"Bukan hanya masalah bau, tapi juga bahaya lain yang tidak berbau (Particulate Matter 2.5, Particulate Matter 10, Dioxin, Furan, limbah logam berat). Ini risikonya jangka panjang. Kalau bicara kerugian karena sudah investasi 1.3T, kerugian warga jauh lebih besar. Bukan hanya material tapi kesehatan jangka panjang," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa alat pemantau kualitas udara di fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan tidak dimatikan.
Alat tersebut sedang menjalani proses kalibrasi atau uji kolokasi untuk memastikan akurasi data.
“Tidak benar, DLH DKI Jakarta tidak mematikan alat pemantau kualitas udara. Saat ini yang dilakukan adalah uji kolokasi, yaitu proses kalibrasi dan validasi lapangan untuk memastikan data yang dihasilkan SPKU akurat dan presisi sebelum ditafsirkan lebih lanjut,” jelas Humas DLH, Yogi Ikhwan, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/1/2026).
Sejak akhir Desember 2025, delapan unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) telah dipasang di sekitar RDF Rorotan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
