Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta para kepala daerah berperan aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala setiap tiga bulan.
Akurasi data menjadi kunci penyaluran bansos serta program-program pemberdayaan tepat sasaran.
"Jadi setiap 3 bulan ada data mutakhir, hasil pemutakhiran. Kami ikutkan Dinsos, kami ikutkan bapak bupati untuk ikut memproses data ini," kata Gus Ipul dalam audiensi bersama Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Gus Ipul menjelaskan proses pemutakhiran data melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinsos, kelurahan/desa, serta petugas BPS di masing-masing daerah.
Data-data tersebut kemudian dikompilasi dan harus ditandatangani oleh kepala daerah hingga akhinya diterbitkan oleh BPS setiap tanggal 20 untuk menjadi pedoman penyaluran bansos. Sebelum ditetapkan, para bupati maupun walikota dapat ikut mengecek kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.
"Jadi setiap bulan pun bapak boleh mengusulkan pemutakhiran, ya bisa diusulkan. Nanti setiap tanggal 20, triwulan pertama, kedua, ketiga itu akan ada hasil pemutakhiran dari BPS. Nanti pak bupati bisa cek lagi kemarin yang saya usulkan sesuai apa enggak," jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan DTSEN tak hanya berisi data kemiskinan saja tetapi juga data-data lain seperti data pertanian hingga kesehatan yang terintegrasi dengan kementerian/Lembaga terkait sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
"Ini tidak hanya (data) miskin, pak, (ada data mengenai) pertanian, ini, semua, hanya satu. Mandatnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Semua data, semua ada di sini. (Data) kesehatan, semua, peternakan, sawah, ladang, semua datanya di sini terhubung. Ini semua data ini terhubung dengan Dukcapil, terhubung dengan ATR/BPN, terhubung dengan BKN. Jadi ini data tunggal," ungkap Gus Ipul.
Data ini memuat seluruh informasi tentang penduduk Indonesia, baik individu maupun keluarga, sehingga akurasinya sangat penting sebagai basis pengambilan kebijakan.
