Pantau - Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait informasi 108 orang hilang akibat bencana longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Longsor tersebut terjadi pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Klarifikasi disampaikan oleh Kepala Biro Operasi Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Areis La Ode Aries El Fathar.
Areis menegaskan bahwa angka 108 bukan jumlah korban hilang.
Areis menjelaskan bahwa angka 108 merupakan jumlah masyarakat yang datang ke pos Disaster Victim Identification untuk keperluan ante mortem.
Ia menyampaikan bahwa satu korban dapat diwakili oleh dua hingga tiga anggota keluarga yang datang melapor.
Ia menegaskan bahwa jumlah pelapor tidak dapat dijadikan acuan jumlah korban hilang.
Areis menyatakan Polda Jawa Barat tetap menerima laporan masyarakat meskipun pelapor tidak membawa KTP atau Kartu Keluarga.
Hingga Senin pukul 18.30 WIB, sebanyak 20 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri.
Proses identifikasi tersebut dilakukan sejak hari pertama bencana longsor terjadi.
Saat ini terdapat 38 kantong jenazah yang berada di Puskesmas.
Dari jumlah tersebut, 18 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI.
Proses identifikasi korban masih terus berjalan dan akan dilanjutkan kembali keesokan hari.
Kepala Kantor Basarnas Bandung Ade Dian Permana menyampaikan bahwa Basarnas telah menyerahkan 38 kantong jenazah kepada tim DVI Polri.
Ia menyebutkan bahwa tim Basarnas masih terus melakukan pencarian terhadap puluhan warga yang diduga masih tertimbun material longsor.
Ade Dian Permana menyampaikan bahwa total temuan dari hari pertama hingga hari ketiga berjumlah 38 kantong jenazah.
Ia menegaskan bahwa data jumlah korban hilang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai laporan serta perkembangan terbaru di lapangan.
Hingga saat ini masih digunakan istilah evakuasi kantong jenazah karena tidak semua korban ditemukan dalam kondisi utuh.
Identifikasi lanjutan diperlukan untuk memastikan identitas korban dan mencegah terjadinya data ganda.
