REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat lebih optimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Menurutnya, proyek transportasi massal ini menyangkut kepentingan publik yang luas sehingga harus dipahami secara utuh oleh warga terdampak.
Tedy menilai, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi detail mengenai jalur BRT, titik pemberhentian, serta dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sosial di sepanjang koridor yang akan dilalui. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran besar untuk proyek BRT Bandung Raya yang mencapai Rp 1,3 triliun.
“Dishub Jabar bersama Dishub kabupaten/kota, termasuk Kota Bandung, harus turun langsung melakukan sosialisasi secara masif dan transparan. Masyarakat perlu tahu berapa banyak yang terdampak, kantor mana saja yang terlewati, dan lokasi-lokasi yang terdampak harus didata secara jelas,” ujar Tedy kepada Republika.co.id, Selasa (27/1/26) sore.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak selama masa pengerjaan proyek. Menurutnya, PKL tidak boleh menjadi korban pembangunan tanpa solusi yang adil. Pemerintah, kata Tedy, perlu menyiapkan skema kompensasi serta relokasi ke tempat yang layak dan strategis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain itu, Tedy mendorong agar konsep Transit Oriented Development (TOD) benar-benar dipersiapkan secara matang. Area di sekitar halte dan koridor BRT dinilai dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru, dengan penyediaan kios-kios usaha yang tertata sehingga tetap memberikan ruang penghidupan bagi masyarakat kecil.
“Juru parkir juga harus diperhatikan. Mereka bagian dari ekosistem transportasi yang selama ini hidup di lapangan. Jangan sampai kehilangan mata pencaharian tanpa kejelasan,” kata dia.
Tedy berharap, dengan sosialisasi yang menyeluruh dan pendekatan yang humanis, pembangunan BRT Bandung Raya tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga solusi transportasi yang berkeadilan dan diterima masyarakat luas.
