Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Malaysia menyepakati pembentukan task force percepatan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sekaligus memperkuat pelindungan dan optimalisasi penempatan PMI di wilayah Sarawak, yang saat ini berjumlah sekitar 145.000 orang.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan Menteri Industri Sarawak Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Datuk Gerawat Gala di Kantor Kementerian P2MI di Jakarta, Selasa.
"Kami sepakat mengatasi masalah PMI yang berangkat secara tidak prosedural dan kami sepakat untuk segera membentuk semacam Task Force atau satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan ketat," kata Mukhtarudin dalam siaran pers Kemen-P2MI di Jakarta, Selasa.
Selain menekan jumlah pekerja migran nonprosedural, kedua negara juga berkomitmen melakukan reformasi regulasi melalui percepatan proses administrasi.
Mukhtarudin mengatakan Indonesia telah memangkas proses penempatan dan verifikasi kerja menjadi 21 hari dan langkah tersebut disambut baik oleh pemerintah Sarawak yang juga akan mempercepat penerbitan visa kerja.
"Jika Indonesia sudah menyiapkan proses dalam 21 hari, Sarawak juga akan melakukan hal yang sama untuk percepatan visa, dari yang sebelumnya 30 hari menjadi 20 hari," katanya.
Menurutnya, kerja sama ke depan juga akan mencakup pertukaran database dan sinkronisasi data antar instansi agar program job matching dapat berjalan efektif.
"Kami akan menyelaraskan kebutuhan kompetensi Sarawak dengan pelatihan di sini, sehingga pekerja migran yang lulus pelatihan langsung memiliki kepastian penempatan. Ini bagian upaya implemntasi Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan 500.000 PMI pada 2026," katanya.
Mukhtarudin juga menitipkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya serta mengapresiasi pemerintah Sarawak yang telah memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak PMI yang bekerja di sana.
Sementara itu, Dato Sri memuji produktivitas PMI yang menurutnya tidak tertandingi, terutama di sektor peladangan.
"Kualitas dan produktivitas pekerja Indonesia tidak ada tolak bandingnya. Mereka sangat cekap dan berkualitas dan itulah mengapa kami ingin terus memperbaiki sistem rekrutmen dan kebajikan (kesejahteraan) mereka agar kerja sama ini terus berlanjut," katanya.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di Sarawak sangat besar, mulai dari hulu yang membutuhkan daya tahan fisik kuat, hingga hilir yang memerlukan tenaga profesional dan terampil.
"Penduduk Sarawak kecil namun wilayah kami luas, sehingga sinergi dengan Indonesia sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kedua wilayah," kata Dato Sri, yang sebelumnya juga telah meninjau potensi rekrutmen di Manado dan Makassar.
Baca juga: BP3MI Riau terima delapan PMI bermasalah yang dideportasi Malaysia
Baca juga: Jerit pilu pekerja migran Indonesia masih terdengar di Malaysia
Baca juga: Menjamin akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan Menteri Industri Sarawak Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Datuk Gerawat Gala di Kantor Kementerian P2MI di Jakarta, Selasa.
"Kami sepakat mengatasi masalah PMI yang berangkat secara tidak prosedural dan kami sepakat untuk segera membentuk semacam Task Force atau satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan ketat," kata Mukhtarudin dalam siaran pers Kemen-P2MI di Jakarta, Selasa.
Selain menekan jumlah pekerja migran nonprosedural, kedua negara juga berkomitmen melakukan reformasi regulasi melalui percepatan proses administrasi.
Mukhtarudin mengatakan Indonesia telah memangkas proses penempatan dan verifikasi kerja menjadi 21 hari dan langkah tersebut disambut baik oleh pemerintah Sarawak yang juga akan mempercepat penerbitan visa kerja.
"Jika Indonesia sudah menyiapkan proses dalam 21 hari, Sarawak juga akan melakukan hal yang sama untuk percepatan visa, dari yang sebelumnya 30 hari menjadi 20 hari," katanya.
Menurutnya, kerja sama ke depan juga akan mencakup pertukaran database dan sinkronisasi data antar instansi agar program job matching dapat berjalan efektif.
"Kami akan menyelaraskan kebutuhan kompetensi Sarawak dengan pelatihan di sini, sehingga pekerja migran yang lulus pelatihan langsung memiliki kepastian penempatan. Ini bagian upaya implemntasi Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan 500.000 PMI pada 2026," katanya.
Mukhtarudin juga menitipkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya serta mengapresiasi pemerintah Sarawak yang telah memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak PMI yang bekerja di sana.
Sementara itu, Dato Sri memuji produktivitas PMI yang menurutnya tidak tertandingi, terutama di sektor peladangan.
"Kualitas dan produktivitas pekerja Indonesia tidak ada tolak bandingnya. Mereka sangat cekap dan berkualitas dan itulah mengapa kami ingin terus memperbaiki sistem rekrutmen dan kebajikan (kesejahteraan) mereka agar kerja sama ini terus berlanjut," katanya.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di Sarawak sangat besar, mulai dari hulu yang membutuhkan daya tahan fisik kuat, hingga hilir yang memerlukan tenaga profesional dan terampil.
"Penduduk Sarawak kecil namun wilayah kami luas, sehingga sinergi dengan Indonesia sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kedua wilayah," kata Dato Sri, yang sebelumnya juga telah meninjau potensi rekrutmen di Manado dan Makassar.
Baca juga: BP3MI Riau terima delapan PMI bermasalah yang dideportasi Malaysia
Baca juga: Jerit pilu pekerja migran Indonesia masih terdengar di Malaysia
Baca juga: Menjamin akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia
