Wamenlu Havas: Palestina Terlibat dalam Board of Peace

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Palestina dilibatkan secara langsung dalam struktur Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional yang digagas untuk mendorong perdamaian, termasuk dalam konflik Israel–Palestina.

“Ada. Ada orang Palestina. Itu teknokrat dari otoritas Palestina, mereka yang nanti akan melaksanakan beberapa program,” kata Havas kepada awak media usai rapat kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Havas, anggapan bahwa Palestina tidak dilibatkan dalam BoP merupakan kesalahpahaman di ruang publik. Ia menjelaskan, perwakilan Palestina memang tidak duduk sebagai negara anggota, tetapi terlibat dalam struktur operasional melalui unsur teknokrat yang berasal dari Otoritas Palestina.

Havas juga menyebut, sebelum Indonesia menyatakan bergabung dalam BoP, pembahasan mengenai piagam dan klausul inisiatif tersebut telah berlangsung cukup lama. Proses itu, kata dia, sudah dibicarakan sejak pertemuan di New York dan melibatkan sejumlah negara penggagas.

“Itu pembahasannya sudah lama, dari beberapa inisiator,” ujarnya.

Ia memastikan, solusi dua negara (two-state solution) tetap menjadi bagian dari kerangka BoP. Menurut Havas, inisiatif ini diposisikan sebagai tahapan di tengah kebuntuan mekanisme internasional yang ada saat ini.

“Kan ini bagian dari solusi dua negara. Persoalannya sekarang, kalau enggak ada Board of Peace, terus alternatifnya apa?” kata dia.

Menanggapi kekhawatiran bahwa BoP akan menyaingi peran Dewan Keamanan PBB, Havas menilai inisiatif tersebut justru lahir karena stagnasi lembaga internasional tersebut dalam menangani konflik berkepanjangan.

“Dewan Keamanan PBB dibentuk tahun 1945. So what have they done since 1945? Ini kan riil, jadi kita coba dulu,” ujarnya.

Havas juga membantah kritik yang menyebut BoP lebih condong ke proyek ekonomi atau properti ketimbang solusi politik.

Ia menegaskan, gagasan awal BoP justru datang dari negara-negara Timur Tengah dan kini didukung oleh sejumlah negara, termasuk Turki dan Pakistan.

“Diskusi awalnya datang dari negara-negara Timur Tengah. Sekarang negara-negara Timur Tengah, Turki, Pakistan juga terlibat,” katanya.

Terkait posisi Indonesia, Havas menegaskan bahwa seluruh anggota BoP memiliki hak suara yang setara. Indonesia, kata dia, tetap dapat menyampaikan keberatan jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional maupun dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurut Havas, kunci untuk memahami Board of Peace adalah membedakan antara keanggotaan politik dan struktur operasional. Dalam struktur operasional itulah, perwakilan teknokrat Palestina akan berperan langsung dalam menjalankan program-program yang disepakati, sehingga aspirasi Palestina tetap berada di dalam proses tersebut.