HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Sejumlah delegasi DPRD dari Tana Luwu berkunjung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Mereka mendapat undangan dan mediasi dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluru Indonesia (Adkasi). Mereka bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
“Terima kasih aspirasinya dari Luwu Raya,” ujar Bima Arya yang diapit sejumlah pejabat dari Tana Luwu, julukan untuk empat daerah di utara Sulsel: Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Palopo.
“Kami menerima (aspirasi ini) dan ini masukan bagi kemungkinan pencabutan moratorium daerah otonom baru,” sambung Bima Arya.
Gerakan menuntut pembentukan Kabupaten Walmas dan Provinsi Luwu Raya diinisiasi banyak kalangan, termasuk pelajar. Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL Raya) ikut dalam aksi ini.
“Isu kami tentang pembentukan Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu,” kata Ketua PP IPMIL Luwu, Yandi.
Dia mengakui sudah tiga hari melakukan aksi perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu. Mereka rela demo dengan menutup jalan karena selama ini Tana Luwu hanya jadi sapi perah saja.
Pembangunan sangat timpang. Ketimpangan pembangunan di Luwu sangat nyata. Makanya, daerah ini tidak pernah maju. Meski sumber daya alam (SDA) sangat besar. Tambang nikel dunia bahkan ada di Sorowako, Luwu Timur.
Di samping memekarkan Provinsi Tana Luwu, tentu harus memekarkan Luwu Tengah terlebih dahulu sebagai syarat utama pembentukan Provinsi Tana Luwu.
