Senandung Apresiasi, Gema Kritik yang Menghilang

Sesaat setelah kredit film bergulir dan lampu ruangan dinyalakan, moderator maju untuk membuka sesi tanya jawab. Dari ratusan penonton, hanya tiga tangan yang terangkat. Setelah lima menit, sesi ditutup. Namun, di luar ruangan, kilatan flash kamera dan riuh percakapan pengunjung justru lebih semarak daripada sesi diskusinya.

Pemandangan ini bukan kejadian tunggal. Sepekan penyelenggaraan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2025 hingga awal Desember ini, pola yang sama terus berulang. Di Yogyakarta, kota seni yang dikenal sebagai pusatnya komunitas film, budaya kritik sedang sekarat. Ruang pemutaran berlimpah, festival seperti JAFF memadati bioskop, tapi diskusi yang dalam makin langka.

Setelah pemutaran, ruang diskusi sering kosong atau hanya diisi pertanyaan aman. Moderator mengejar waktu, penonton mengejar foto. JAFF menampilkan film-film yang berani, tetapi keberaniannya jarang berlanjut di luar layar.

Masalahnya tidak berhenti di ruang pemutaran. Di luar festival, komunitas film di kampus dan kota juga makin jarang mengadakan forum kritik yang benar-benar bekerja. Bedah film berubah jadi formalitas, diskusi diganti dokumentasi.

Wacana seringkali berhenti di permukaan karena tidak ada struktur yang membuatnya bertahan, tidak ada ruang publik media, tidak ada kebiasaan menulis, dan tidak ada waktu yang disisihkan untuk membongkar karya audio visual itu.

Ketika Kritik Dikurung di Zona Aman

Di tingkat pembuat film sendiri, budaya itu terasa jelas. Michael Pantouw, duduk di sudut kafe dengan secangkir minuman. Kaos hitam, tas jinjing bertuliskan JAFF di atas meja, persis di samping cangkir minumnya. Sambil tersenyum ramah, ia berbicara dengan nada yang tegas namun tenang.

Sebagai Student Jury JAFF 2023 sekaligus filmmaker JAFF 2025, Michael menyebut banyak ruang diskusi hanya menjadi false factory, ruang yang terlihat produktif, namun sebenarnya hanya tempat orang saling menjaga perasaan. Padahal, menurutnya, filmmaker justru membutuhkan kritik yang tajam dan jujur untuk berkembang. “Tapi banyak yang memilih zona aman,” ujarnya.

Ia tidak menepis bahwa JAFF berani menayangkan film-film yang tidak akan lolos di jaringan komersial. Namun, keberanian itu tak selalu menular pada penontonnya. “Kalau film jelek, ya tidak mungkin masuk JAFF. Ya emang apa yang bikin film itu dibilang jelek?” ujarnya.

Soal ruang bagi film non-mainstream, ia menyebut festival di Indonesia beragam. Ada yang benar-benar punya visi, ada yang sekedar ingin terlihat alternatif. Isu queer misalnya, bisa diterima di JAFF karena identitasnya Asia, bukan nasional.

Di komunitas film, masalahnya lain lagi, relasi kuasa. Beberapa senior enggan menerima kritik dari junior, moderator cenderung menghindari pertanyaan yang tajam, “Ada yang nanya cuma buat unjuk diri,” katanya. “Ada juga yang memilih diam karena merasa seni tidak punya nilai mutlak”

Ia mengatakan, sebagian besar kegagalan diskusi terjadi bukan karena ruang, tetapi karena kebiasaan sosial budaya timur. Di ruang publik, kritik dianggap mengganggu harmoni. “Kalau ada kritik, biasanya ditarik ke obrolan privat,” ujarnya.

Pesta Pora Perayaan Dulu, Pembedahan Ditunda Nanti

Jika di panggung festival Asia, percakapan terasa tumpul dan terbungkam, di lapisan komunitas mahasiswa, gema keadaannya tak jauh berbeda dari bayangan. Forum-forum kecil yang seharusnya menjadi kawah candradimuka kritik justru menjelma menjadi sekat-sekat ruang aman. Mereka ramah, suportif, menawarkan kehangatan sebuah pelukan, namun jarang sekali berani menggali hingga ke inti palung terdalam.

Di sanalah kultur ‘pesta pora perayaan dulu, pembedahan ditunda nanti’ paling mudah terlihat. Bukan karena kemalasan, melainkan karena tidak ada yang sungguh-sungguh mempertanyakan arsitektur forum itu sendiri.

Pada titik persimpangan hening ini, suara mahasiswa penggerak komunitas menjadi kunci yang penting. Apakah mereka merasakan adanya kekosongan yang menganga, ataukah justru terlena dalam anggapan bahwa segala sesuatunya telah baik-baik saja?

Tegar Muktiawan atau kerap dipanggil Awan, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MM Kine Club Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kini masih aktif menjadi mentor bagi anggota baru UKM tersebut. Awan termasuk yang masih optimis. Menurutnya, ekosistem sudah berjalan dengan baik, tinggal penonton yang perlu diajak lebih jauh.

Pemikiran semacam ini terdengar logis, namun justru di situ ketegangan mulai terasa. Ia membebankan tanggung jawab pada respons penonton, bukan pada struktur forum, menganggap apresiasi dan kritik sebagai satu napas.

Dari sudut pandang yang lebih struktural, Ima Hoeriyah, Wakil Ketua MM Kine Club, melihat hubungan apresiasi dan kritik secara berbeda. Keduanya menurutnya bukan hal yang bertentangan. Apresiasi tak harus selalu memuji, dan kritik pun tidak berarti menghapus penghargaan. Baginya, kritik yang bermakna justru lahir dari apresiasi yang jujur terhadap usaha, konteks, dan gagasan yang ada dalam sebuah film.

Namun ia mengakui sesuatu yang menjadi masalah. Kritik masih sering berhenti sebagai sesi pasca pemutaran, sebuah episode yang tamat begitu kredit film bergulir habis. Belum menjadi proses yang berkelanjutan. Belum sistemik. Belum mengakar.

Kendalanya klasik, rasa sungkan dan jaring relasi personal yang melilit. “Kritik sering dibatasi oleh rasa tidak enakan, takut menyinggung pembuat film, atau takut dianggap sok tahu,” ujarnya.

Maka yang tersisa adalah kritik yang aman. Normatif. Sesuatu yang hanya mengusap permukaan, tak pernah menukik ke jantung persoalan film itu sendiri.

Menurut Ima, ini lebih ke kurangnya pembentukan budaya. Ruang diskursus sebenarnya ada, tapi penonton belum terbiasa merasa pendapatnya valid. “Jadi bukan soal ruangnya tidak ada, tapi kebiasaan berdiskursus yang belum tumbuh.”

Di internal Kine sendiri, forum diskusi masih bergantung pada momentum dan figur tertentu. Ketika orang-orang itu tidak hadir, kualitas diskusi ikut menurun. Diskusi belum menjadi kebutuhan bersama, masih dianggap agenda tambahan. Langkah yang menurutnya paling realistis adalah membiasakan kritik tertulis secara rutin dalam lingkup yang lebih kecil screening internal dengan konsep bedah film yang dalam.

Budayanya Sudah Mati atau Mungkin Memang Tidak Pernah Hidup

Dari dalam komunitas, langkah itu mungkin terdengar cukup. Tapi bagi seseorang yang telah mengamati ekosistem ini hampir dua dekade, diagnosis yang muncul jauh lebih keras.

Sore itu, di ruang kerjanya yang dipenuhi buku dan poster film, Himawan Pratista duduk sambil sesekali mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuk. Sudah hampir dua puluh tahun ia mengamati ekosistem film Jogja, termasuk perhelatan JAFF yang baru saja usai.

Kritikus film yang juga pendiri Komunitas Film Montase sejak 2006, penulis buku Memahami Film rujukan utama literatur film di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, serta telah menulis lebih dari seribu ulasan film di montasefilm.com.

Soal absennya budaya kritik di Jogja, pandangannya jauh lebih keras dari yang lain.

“Yang kamu resahkan ini menarik,” ujarnya. “Karena itu justru pernah jadi ide film dokumenter saya. Tapi melihat realitasnya sekarang, ya budayanya sudah mati atau mungkin memang tidak pernah benar-benar hidup.”

Ia menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yaitu rapuhnya pemahaman estetika di kalangan pembuat film sendiri. Banyak filmmaker, katanya, bekerja tanpa landasan konseptual yang jelas.

“Ada false geonarasi dan geoestetika,” ujarnya. Konsep geoestetika, menurutnya, seperti geopolitik yang menjadi peta kekuatan negara-negara, hanya saja dalam ranah estetika. Ini adalah peta pemahaman visual, naratif, dan sinematik yang seharusnya dipahami filmmaker sebelum bicara soal karyanya. Tanpa peta itu, diskusi kehilangan arah. “Banyak yang bicara soal film tanpa tahu posisi estetikanya di mana. Akhirnya diskusi jadi abstrak dan tidak nyambung,” tambahnya.

Ketika Garin Nugroho pernah menyatakan bahwa film mainstream tak bermakna tanpa film art house, Himawan bukan hanya tidak setuju. Baginya, logika semacam itu berbahaya, bahkan ironis “Dunia film justru berawal dari film mainstream, memang tujuannya hiburan untuk kalangan bawah” katanya.

Pernyataan itu, baginya, menegaskan sikap elitis yang paradoksnya datang dari kalangan filmmaker sendiri mereka yang seharusnya paling paham bahwa sinema lahir dari kerakyatan, bukan eksklusivitas. “Mereka sendiri yang membangun tembok itu, kemudian heran kenapa diskursus tidak jalan.”

Himawan kemudian membalik pertanyaan yang selama ini jarang diajukan. sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuknya. Bagaimana kualitas film bisa berkembang jika budaya diskursus dan kritik dibiarkan mati? Matanya tajam, tapi senyumnya tetap mengembang seolah sudah lama menanti pertanyaan semacam ini.

Industri film Indonesia memang tumbuh, bioskop penuh, box office meledak. Tapi Himawan melihat ironi di balik angka-angka itu. Industri maju, tapi cerita kita stuck. Kita jadi semakin ramai, tapi tidak semakin dalam.

Berbeda dengan pandangan yang menempatkan kritik sebagai urusan selera personal, Himawan melihatnya sebagai jembatan penting antara industri dan penonton. Tanpa kritik yang hidup, yang berkembang hanya industrinya, bukan sinemanya.

Ia menegaskan dengan nada yang sama tegas seperti ketukan jarinya di meja persoalan ini bukan semata kesalahan penonton atau pembuat film. Akademisi film pun, katanya, kerap lebih sibuk membahas aspek teknis dan kultural, sementara estetika film sebagai ruang penilaian justru terpinggirkan.

Membusuk di Bawah Gemuruh Tepuk Tangan

Namun jika Himawan berbicara dari posisi pengamat yang resah, kegelisahan itu tak berhenti padanya. Di garis depan, para kritikus muda masih mencoba menulis di tengah sunyi, menimbang ulang relevansi kerja mereka di ekosistem yang kian nyaman dengan tepuk tangan.

Dari ruang ke ruang, dari suara ke suara, pola yang sama terus muncul. Jogja memang masih bergerak, tetapi gerakannya kini lebih mirip ritual ketimbang refleksi. Festival datang dan pergi, film diputar dan ditepuk, namun pertanyaan-pertanyaan dalam semakin jarang diajukan.

Di sebuah pemutaran lain, moderator kembali bertanya, “Ada pertanyaan?”

Hening.

Seorang penonton mengangkat ponselnya, mengambil foto layar yang masih menampilkan kredit film. Lampu ruangan mulai menyala. Orang-orang beranjak, berbincang tentang makan malam. Film itu entah baik atau buruk, sudah selesai. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi.

Kenyamanan telah menjadi mata uang baru dalam ekosistem ini. Karya disambut dengan kehangatan, sementara diskusi dibiarkan suam-suam kuku. Jogja tak pernah miskin akan mahakarya sinema yang memukau, hanya saja kerap kekurangan nyali untuk menguliti yang terasa ganjil, yang belum matang.

Apabila sebuah ekosistem film tak lagi memberi ruang bagi kritik, bagi suara yang mencakar dan mempertanyakan, mungkinkah ia benar-benar tumbuh atau diam-diam membusuk di bawah gemuruh tepuk tangan?