Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan bahwa serapan anggaran tahun 2025 diarahkan langsung untuk memperkuat akses digital masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sepanjang 2025, Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir Rp11,4 triliun atau setara 94,9 persen. Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital strategis sekaligus memperluas konektivitas di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat pada Senin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa serapan anggaran ini mencerminkan upaya negara menghadirkan layanan digital secara lebih merata, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian.
Baca juga: Kemkomdigi blokir sementara Grok sampai X beri kepastian kepatuhan
“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” kata Meutya.
Dia menjelaskan, perluasan akses digital tersebut ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah itu, sebanyak 3.262 BTS melayani masyarakat di Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat konektivitas dasar bagi layanan publik dan aktivitas ekonomi di daerah.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur digital juga berkontribusi pada penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.
Optimalisasi penerimaan ini dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital, tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat.
Baca juga: Kemkomdigi operasikan Pusat Data Nasional 1 secara terbatas
“Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan,” tambah Meutya.
Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan setiap belanja dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel serta diarahkan pada dampak nyata bagi masyarakat.
Meutya menegaskan, dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Baca juga: Kemkomdigi siapkan aturan konten buatan AI wajib diberi label
Baca juga: Menkomdigi: 10,8 juta rumah dapat layanan internet murah pada 2030
Sepanjang 2025, Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir Rp11,4 triliun atau setara 94,9 persen. Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital strategis sekaligus memperluas konektivitas di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat pada Senin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa serapan anggaran ini mencerminkan upaya negara menghadirkan layanan digital secara lebih merata, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian.
Baca juga: Kemkomdigi blokir sementara Grok sampai X beri kepastian kepatuhan
“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” kata Meutya.
Dia menjelaskan, perluasan akses digital tersebut ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah itu, sebanyak 3.262 BTS melayani masyarakat di Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat konektivitas dasar bagi layanan publik dan aktivitas ekonomi di daerah.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur digital juga berkontribusi pada penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.
Optimalisasi penerimaan ini dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital, tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat.
Baca juga: Kemkomdigi operasikan Pusat Data Nasional 1 secara terbatas
“Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan,” tambah Meutya.
Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan setiap belanja dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel serta diarahkan pada dampak nyata bagi masyarakat.
Meutya menegaskan, dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Baca juga: Kemkomdigi siapkan aturan konten buatan AI wajib diberi label
Baca juga: Menkomdigi: 10,8 juta rumah dapat layanan internet murah pada 2030
