- Menteri PKP menargetkan pembangunan 2.603 hunian tetap korban bencana di tiga provinsi selesai Mei 2026.
- Pembangunan dimulai Desember 2025 melibatkan CSR swasta, telah dilakukan *groundbreaking* di Tapanuli Tengah dan Sibolga.
- Kementerian PKP fokus pada hunian terpusat dengan empat kriteria lokasi aman, hukum, dan dekat ekosistem kehidupan.
Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan pembangunan ribuan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat selesai pada Mei 2026 mendatang.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026).
Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan bahwa proses pembangunan telah dimulai sejak akhir tahun lalu dengan melibatkan peran aktif pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
"Jadi saya laporkan di sini, 20 Desember kita sudah mulai membangun hunian tetap ya, dan mohon doanya bisa mungkin 5 bulan ini selesai di masa tanggap darurat, dengan mengombinasikan CSR dari yayasan teman-teman semua sebanyak 2.603 rumah," ujar Ara dalam rapat.
"Semoga bulan Mei mungkin sudah jadi sebagian besar itu, baik di Aceh, Sumatera Barat, maupun Sumatera Utara," lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan swasta dalam percepatan penanganan pascabencana. Ia mengaku turun langsung ke lapangan untuk memastikan dimulainya proyek-proyek perumahan tersebut.
"Saya datang sendiri untuk groundbreaking itu di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Sekarang juga sedang bergerak di Aceh di Tamiang dan sebentar lagi akan di Sumatera Barat," ungkapnya.
Baginya, pembangunan ribuan rumah ini merupakan wujud nyata dari kekuatan gotong royong bangsa yang tidak melulu bergantung pada APBN.
"Saya rasa gerakan gotong royong ini kekuatan bangsa kita ini, yang tidak terukur, karena tidak ada dalam APBN, tapi ada dalam hati kita dan kemauan kita. Menurut saya ini jauh yang kita kembangkan di situ nomor satu," kata dia.
Baca Juga: Dipanggil Komisi III DPR, Kapolresta-Kajari Sleman Siap Beberkan Kasus Jambret Secara Menyeluruh
Hunian sementara atau huntara bagi penyintas bencana longsor di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara. [Dok. Antara]Selain menggalang dukungan swasta, Kementerian PKP juga terus berkoordinasi intensif dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Koordinator Satgas terkait pemutakhiran data dan penentuan lokasi relokasi.
Ara menjelaskan bahwa kementeriannya fokus pada pembangunan hunian tetap berskala besar atau berkelompok (relokasi terpusat).
Dalam menentukan lokasi hunian, Kementerian PKP menerapkan empat kriteria ketat guna menjamin keberlangsungan hidup para penyintas.
"Yang pertama secara hukum itu tidak bermasalah. Kedua juga secara teknikal artinya tidak dalam potensi yang banjir atau longsor, aman. Yang ketiga juga jangan jauh dari ekosistem kehidupan karena membangun rumah ini nanti kalau ladangnya sama rumahnya jauh nanti orang nggak mau tinggal Pak. Sekolah anak-anaknya, tempat ibadah, pasar, rumah sakit, itu jadi pertimbangan kami karena ini adalah kehidupan," katanya
Ia menambahkan, hasil survei lapangan yang telah memenuhi kriteria tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Mendagri.
"Jadi kita berusaha betul mencari tempat dan mengusulkan kepada teman-teman di Pemda melalui Bapak Tito karena kami menghormati struktur yang sudah dibangun. Jadi kami sudah serahkan ini hasil kerja jajaran PKP di lapangan," pungkasnya.
