Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menegaskan Palestina dilibatkan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Dia menyebut teknokrat dari Palestina hadir saat pembukaan BoP.
"Ada kan, lho kan ada, teknokrat-teknokrat kan ada kan. Executive boardnya kan ada para teknokrat pada saat pembukaan di Davos, ingat nggak? Cek lagi deh. Jadi ada orang Palestina yang bicara, itu teknokrat dari Palestina, mereka yang akan menjadi orang yang melaksanakan beberapa programnya nanti," kata Arif di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Arif menegaskan mereka mewakili otoritas dari Palestina. Havas juga menyebut, sebelum Indonesia menyatakan bergabung dalam BoP, pembahasan mengenai klausul tersebut sudah lama.
"Ya otoritas Palestina. Dia teknokrat dari otoritas Palestina," sebutnya.
Arif juga menjawab apakah BoP menyanggupi mandat dari Dewan Kemanana PBB yang sudah ada. Dirinya mengatakan selama ini DK PBB tidak bisa berbuat banyak.
"Selama ini Dewan Keamanan PBB kan nggak ngapa-ngapain. DK PBB dibentuk tahun berapa? Empat lima kan? So what have they done since 1945? Ini kan real kan, jadi kita coba dulu," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut iuran di BoP akan digunakan salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Sugiono menyebut Indonesia memutuskan berpartisipasi.
"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugino di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).
Untuk itu, para anggota Dewan Perdamaian diminta berpartisipasi dalam biaya rekonstruksi tersebut. Jika membayar iuran, keuntungannya adalah menjadi anggota tetap.
"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ucap dia.
"Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap," tambahnya.
Sugiono menuturkan memang tidak ada kewajiban negara yang ikut Dewan Perdamaian membayar iuran. Dewan Perdamaian terbentuk untuk menciptakan perdamaian di Palestina.
"Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina," sebutnya.
(ial/dek)
