Pantau - Pemerintah memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB), mendekati batas maksimal defisit yang diizinkan undang-undang sebesar 3 persen.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi antisipasi krisis ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah Antisipasi Krisis dengan Perlebar DefisitPurbaya menjelaskan bahwa kebijakan memperlebar defisit APBN merupakan langkah strategis untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1997–1998.
"Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi," ungkapnya.
Menurutnya, memperlebar defisit bukan keputusan yang mudah, namun diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan ekonomi.
“Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan," ia mengungkapkan.
Target Defisit Lebih Tinggi dari Rencana AwalRealisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen dari PDB melampaui target awal pemerintah yang sebesar 2,53 persen.
Untuk APBN 2026, telah ditetapkan target defisit yang sedikit lebih rendah yaitu sebesar 2,68 persen dari PDB.
Kebijakan memperlebar defisit ini memicu kritik dari berbagai pihak, terutama terkait risiko keberlanjutan fiskal.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat counter-cyclical, yakni memperkuat belanja pemerintah di saat ekonomi sedang melemah.
“Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba," katanya.
Ia juga menambahkan, pemerintah sebenarnya mampu menjaga defisit tetap di kisaran 2 persen, namun konsekuensinya adalah penghentian sejumlah belanja negara yang dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan.
Belanja Sosial dan Insentif Pajak DidorongPeningkatan belanja pemerintah dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberian insentif pajak guna mendukung daya beli masyarakat dan mendorong investasi.
"Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus," ungkap Purbaya.
Pemerintah menilai bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi jauh lebih krusial di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, meski harus dibayar dengan defisit yang lebih lebar.
