Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem Nilam Sari Lawira meminta agar riset kebencanaan dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Ia menilai, sebaran pusat kolaborasi riset saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Kepala BRIN Arif Satria di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1).
"Saya sedikit menyoroti masalah sebaran dan kebermanfaatan pusat kolaborasi riset, ini selintas sepertinya belum mencerminkan prinsip keadilan khususnya afirmasi daerah tertinggal termasuk kawasan Indonesia Timur," ujar Nilam.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Sulawesi Tengah, Nilam berharap wilayah tersebut mendapat prioritas ke depan.
"Kalau Sulawesi ini saya lihat hanya ada dua Sulawesi yang merupakan pusat kolaborasi riset Kebetulan saya dari Dapil Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah tidak termasuk, berharap Ke depan Sulawesi Tengah bisa diprioritaskan juga untuk mendapat perhatian," katanya.
Ia menegaskan, Sulawesi Tengah memiliki nilai strategis yang besar, baik dari sisi pangan, kelautan, maupun keanekaragaman hayati. Selain itu, daerah tersebut juga dikenal sangat rawan bencana.
"Karena daerah kami selain merupakan potensi strategis dari pangan dan kelautan serta keanekaragaman hayati juga merupakan daerah yang sangat rawan bencana sebagaimana tragedi di 2018 lalu," ujar Nilam.
Oleh karena itu, Nilam mendorong adanya riset kebencanaan yang berkesinambungan dan berorientasi kebijakan.
"Maka kami berharap ada riset riset berkelanjutan bagi daerah-daerah yang rawan bencana. Karena kita tahu Indonesia ini dikelilingi oleh ring fire ya yang hampir di semua daerah punya potensi untuk terjadi bencana baik likuifaksi longsor banjir dan lain sebagainya gempa bumi terutama," pungkasnya.
