Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak usulan institusi Polri di bawah kementerian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.
Pernyataan Listyo turut menuai respons positif dari berbagai kalangan masyarakat.
Pasalnya, kedudukan Polri saat ini dinilai sebagai bentuk amanta dari peritiwa Reformasi pada tahun 1998.
- Istimewa
"Usulan penempatan kedudukan Polri di bawah kementerian hanya akan mengkerdilkan Polri sebagai alat negara dalam Hartamtobmas, pengakuan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, kata Founder Harmoni Muslim Nusantara (HMN), Dodo Baidlowi kepada awak media, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolri atas pernyataannya yang tegas dan penuh integritas dalam menyikapi wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian," sambungnya.
Dodo turut menyorot pernyataan Listyo dalam RDP itu mengenai enggan menjadi menteri kepolisian dan lebih memilih menjadi petani.
Ia menilai sikap ini menunjukkan komitmen kuat Kapolri sebagai pimpinan institusi kepolisian dalam menjaga marwah, independensi, dan profesionalisme sebagai alat negara yang berdiri netral serta bekerja berdasarkan hukum dan konstitusi.
Menurutnya Polri yang independen adalah prasyarat utama tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.
Kata Dodo, upaya menempatkan Polri di bawah struktur kementerian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan garis komando serta melemahkan prinsip netralitas aparat penegak hukum.
"Kami menilai bahwa pernyataan Kapolri juga menjadi pesan penting bagi publik bahwa jabatan bukanlah tujuan utama, melainkan pengabdian. Oleh karena itu, sikap Kapolri tersebut patut dipandang sebagai bentuk keberanian moral dan tanggung jawab institusional demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.
"Dengan ini, kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan pandangan Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri sebagai lembaga negara yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta penegakan hukum yang berkeadilan Semoga Polri terus berbenah, memperkuat kepercayaan publik, dan tetap konsisten berada di jalur reformasi institusional yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi," pungkasnya.(raa)
