PENGANGKATAN Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia membawa konsekuensi administratif sederhana: posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi kosong.
Secara prosedural, kekosongan itu dapat diisi tanpa harus merombak kabinet secara luas.
Namun dalam politik, jarang ada kekosongan yang berdiri sendiri. Satu kursi kosong kerap membuka tafsir yang lebih panjang—apakah perubahan akan berhenti pada satu titik, atau menjadi bagian dari penataan yang lebih luas.
Di sinilah isu reshuffle kabinet kembali menguat. Bukan semata karena ada jabatan yang perlu diisi, melainkan karena reshuffle selalu dibaca sebagai bahasa kekuasaan.
Apalagi, isu tersebut disebut telah beredar di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memang bukan aktor penentu reshuffle, tetapi ia sering menjadi ruang resonansi tafsir elite.
Ketika isu menguat di sana, biasanya bukan karena informasi resmi, melainkan karena muncul pembacaan bahwa ada proses evaluasi yang sedang berlangsung di pusat kekuasaan.
Baca juga: Ketika Pilkada Tak Jadi Diutak-atik: Demokrat Terlanjur Basah
Dalam ilmu politik, dinamika semacam ini dapat dijelaskan melalui konsep political signaling. David Easton melihat politik sebagai sebuah sistem yang sangat peka terhadap isyarat, bukan hanya keputusan formal.
Perubahan kecil—termasuk kekosongan jabatan—dapat memicu reaksi berlapis karena ia dibaca sebagai petunjuk arah dan preferensi kekuasaan.
Dari sudut pandang ini, kebisingan reshuffle tidak sepenuhnya berangkat dari fakta, tetapi dari tafsir atas sinyal yang ditangkap elite.
Konteks waktu membuat isu reshuffle semakin sensitif. Tahun 2026 bukan lagi fase adaptasi pemerintahan, melainkan fase pembuktian.
Program-program utama Presiden Prabowo Subianto mulai dituntut menunjukkan hasil yang lebih konkret, terutama karena tahapan Pemilu akan segera berjalan pada tahun berikutnya.
Dalam siklus pemerintahan, fase ini sering kali menjadi titik di mana ruang koreksi kebijakan dan personalia mulai menyempit.
Dalam perspektif presidensialisme, Juan Linz menjelaskan bahwa sistem presidensial cenderung mempersonalisasi tanggung jawab pada presiden.
Publik jarang membedakan kegagalan menteri dengan kegagalan presiden. Akibatnya, capaian maupun masalah kabinet hampir selalu dilekatkan pada figur kepala pemerintahan.
Inilah yang membuat penataan kabinet menjadi isu yang sangat sensitif secara politik, terutama ketika pemerintahan memasuki tahun-tahun penentu.
