Ketua ADIGSI: Deepfake, Voice Copy Jadi Kejahatan Siber Paling Marak di Era AI

Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI), Firlie Ganinduto, mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di era kecerdasan buatan (AI), pelaku kejahatan digital tak lagi beroperasi dari ruang yang jauh dan asing, melainkan bisa berada di sekitar kita.

Dalam sesi diskusi acara “Infinix Smartphone with Pre-Installed Digital Protection Powered by IntelliBroń Aman”, Firlie mengatakan bahwa upaya peretasan terhadap jaringan, sistem, hingga ponsel pribadi terjadi hampir setiap saat, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Masalahnya, sebagian besar masyarakat kerap tidak menyadari bahwa sistem mereka sudah disusupi.

Firlie menilai kondisi ini tak lepas dari rendahnya tingkat kemampuan dan kesadaran keamanan siber di Indonesia. Karena itu penguatan keamanan digital tak cukup hanya dengan edukasi pengguna, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya menumbuhkan industri keamanan siber nasional yang kuat.

Di sisi lain, Firlie mengungkapkan ironi perkembangan teknologi AI. Berkat AI, kemampuan hacker dalam menjalankan aksinya justru semakin canggih dan sulit dibendung. Dalam konteks ini, ada dua bentuk kejahatan siber yang paling banyak terjadi, yakni deepfake dan voice copy. Deepfake dilakukan dengan memanipulasi wajah seseorang agar tampak seperti melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Sementara voice copy dinilai jauh lebih mengerikan. Pelaku hanya membutuhkan percakapan singkat sekitar 5 hingga 10 detik untuk merekam suara korban. Dari situ, hacker bisa membangun profil suara yang kemudian dimanipulasi untuk meniru korban sepenuhnya. Situasi ini menunjukkan betapa gentingnya ancaman kejahatan siber di era AI.

Dalam ekosistem digital saat ini, ponsel menjadi pintu masuk utama. Hampir seluruh aktivitas dilakukan lewat perangkat tersebut, mulai dari transaksi keuangan, belanja, hingga layanan kesehatan. Jka ponsel berhasil ditembus hacker, maka seluruh data pribadi pemiliknya ikut terancam. Karena itu, Firlie bilang keamanan siber harus menjadi standar bawaan sebuah smartphone. Bukan lagi sekadar by design, tetapi by default.

“Handphone yang beredar di Indonesia itu harus sudah memiliki sistem keamanan yang memadai. Kalau hanya mengandalkan awareness, akan sulit melindungi masyarakat,” tegasnya.

Firlie juga menyoroti tantangan besar lain di industri keamanan siber nasional, yakni minimnya pemain lokal yang mampu menyediakan layanan dan jasa keamanan siber secara komprehensif. Selama ini, sebagian besar solusi masih bergantung pada perusahaan asing.

Di sinilah peran ADIGSI menjadi penting. Firlie menyebut asosiasi akan mendorong lahirnya standar keamanan siber nasional yang dapat menjadi acuan industri, sekaligus memastikan bahwa teknologi lokal mampu bersaing dan memenuhi standar internasional. Selain teknologi, penting juga membentuk kebiasaan masyarakat. Ia mengakui kebiasaan digital masyarakat Indonesia masih sulit diubah, namun bukan berarti mustahil.

Ia mencontohkan kebiasaan sederhana namun krusial, seperti tidak menginstal APK sembarangan, hanya mengunduh aplikasi dari sumber resmi, rutin mengganti kata sandi, mengaktifkan autentikasi dua faktor, serta menjaga kerahasiaan OTP dan data pribadi. Upaya tersebut harus dilakukan secara berulang hingga menjadi budaya, ditopang dengan sistem keamanan yang sudah terpasang langsung di perangkat.

Namun, edukasi saja dinilai tidak cukup. Firlie menegaskan perlunya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Membangun keamanan siber tidak bisa dilakukan secara parsial. Ekosistem digital harus dibangun secara utuh dengan menggabungkan tiga pilar utama: manusia, teknologi, dan proses.

Seseorang bisa saja paham teknologi dan memiliki perangkat aman, namun tetap rentan jika tidak disiplin dalam proses, seperti jarang mengganti kata sandi atau tidak mengaktifkan autentikasi ganda.

Jika ketiga aspek tersebut berjalan beriringan, Firlie yakin kepercayaan digital akan terbentuk. Masyarakat akan merasa aman bertransaksi secara digital, pintu bagi hacker semakin tertutup, dan pada akhirnya ekosistem ekonomi digital bisa tumbuh lebih sehat.

“Kalau digital trust sudah tercipta, ekonomi digital bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah,” pungkas Firlie.