Singgung Mafia Peradilan, Anggota DPR Minta KY Siapkan Mekanisme Pengaduan Mudah Akses

kompas.com
7 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Lola Nelria Oktavia, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akses publik di lembaga Komisi Yudisial (KY).

Lola menyebut masukan dan perbaikan kelembagaan perlu terus dilakukan agar kinerja institusi peradilan semakin dirasakan publik.

"Bagaimana caranya kinerja kita itu mudah diakses oleh masyarakat, dan bagaimana proses peradilan atau laporan masyarakat itu bisa dijelaskan ke publik," kata Lola dalam keterangannya, Rabu (27/1/2026).

Lola mendorong agar mekanisme pengaduan dibuat lebih mudah diakses serta dijalankan secara transparan dengan tetap melindungi hak dan martabat hakim.

Baca juga: KY di Komisi III: MA Minta Hakim Agung Ditambah dari 60 Jadi 70

Ia berharap, dengan kepemimpinan dan jajaran baru, Komisi Yudisial dapat bekerja lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Politikus Partai Nasdem ini menilai, salah satu langkah strategis adalah memastikan kinerja lembaga peradilan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya terkait proses peradilan dan mekanisme pengawasan etik hakim.

"Pada prinsipnya, kita semua bekerja intinya untuk masyarakat,” tegas Legislator dapil Jabar XI ini.

Lola pun menyoroti isu mafia peradilan yang belakangan berkembang luas di tengah masyarakat dan menjadi perhatian publik terhadap dunia peradilan.

Baca juga: Ketua Komisi V DPR Sorot Pemerintah yang Gelagapan Tangani Bencana

Menurutnya, KY harus bisa memberi penegasan serta respons soal isu yang berkembang secara terbuka dan akuntabel.

"Isu-isu yang sekarang sedang tren itu adalah mafia peradilan," tegas Lola.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya kejelasan dalam penanganan pengaduan masyarakat, baik ketika laporan diproses maupun tidak diproses, agar publik memahami tahapan dan alasannya.

"Masyarakat itu butuh penjelasan, kalau pengaduan tidak diproses karena apa, dan kalau diproses sudah sampai di mana. Intinya komunikasi yang baik terhadap masyarakat,” ucapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Bersiap menyambut panen raya 2026
• 13 jam laluantaranews.com
thumb
Ramadan dan Beban Emosional untuk Membuka Pintu Maaf
• 3 jam lalukatadata.co.id
thumb
Presiden Brasil Minta Carlo Ancelotti Bawa Tim Samba Juara Piala Dunia 2026
• 21 jam lalutvrinews.com
thumb
Tempah Dedoro Sebagai Pendekatan Alternatif Persampahan Kota
• 15 jam laluliputan6.com
thumb
Para Ahli Geologi Dorong Geosains Jadi Fondasi Kebijakan Bencana hingga Lahirnya UU Kebumian
• 2 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.