Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat memastikan anggaran PSO yang sejatinya dipangkas dalam APBD Jakarta 2026 menjadi Rp536,70 miliar, akan ditambah menjadi sekitar Rp700 miliar.
Penambahan tersebut nantinya akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan atau APBD-P yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.
“[Rp530,70 miliar] itu tahap awal, nanti ada APBD-P,” tuturnya saat ditemui di Transport Hub Dukuh Atas, dikutip pada Rabu (28/1/2026).
Tuhiyat menjelaskan, jumlah yang disepakati itu pun nyatanya lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai Rp730 miliar. Sementara alokasi awal 2025 mencapai Rp944,32 miliar.
Melihat anggaran fasilitas pelayanan publik atau public service obligation (PSO) MRT dalam lima tahun terakhir, trennya memang terpantau menurun sejalan dengan peningkatan ridership.
Dirinya berharap agar anggaran tak turun setiap tahunnya demi meningkatkan ridership atau jumlah penumpang yang diangkut.
Baca Juga
- Alokasi PSO Laut 2026 Susut jadi Rp4,74 Triliun, Buat Apa Saja?
- Realisasi PSO Laut 2025 Capai Rp5,04 Triliun, Layani Penumpang hingga Ternak
- Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar
“Kenapa? Karena kita ingin tingkatkan ridership-nya. Formulanya begitu ridership naik, subsidinya turun,” tambahnya.
Tuhiyat berjanji akan terus memperbaiki layanan MRT Jakarta, baik dari sisi feeder, digitalisasi, maupun peningkatan pelayanan stasiun itu sendiri. Termasuk mempermudah tap in tap out yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi PSO MRT sejumlah Rp21.000 per penumpang dari harga tiket normal untuk rute Lebak Bulus—Bundaran HI yang mencapai Rp35.000. Alhasil, penumpang hanya membayar Rp14.000.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Khusus untuk Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 atau susut dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.
Kemudian subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).
“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).
APBD-P Berlaku juga di TransjakartaKekhawatiran akan pemangkasan subsidi yang berdampak pada kenaikan tarif pun perlahan sirna. Selain MRT yang akan ditambah subsidinya, PSO Transjakarta pun dikerek naik dalam APBD-P mendatang.
Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.
Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga menyampaikan, Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.
“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.
