PP HIMMAH Nilai Penempatan Polri di Bawah Presiden Paling Ideal Jaga Netralitas dan NKRI

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution mendukung delapan poin percepatan reformasi Polri.

Menurut Abdul Razak, delapan nilai itu akan memperkuat profesionalisme dan independensi Polri.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Janji Bangun 20 SMA Garuda untuk Lengkapi SMA Taruna Nusantara

“Reformasi Polri harus diarahkan untuk memastikan Polri makin profesional, netral, serta berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Abdul Razak, Rabu (28/1).

Dia menilai pembatasan penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi yang dilakukan secara selektif dan ketat sangat penting.

BACA JUGA: DPR Sebut Kunjungan Presiden Prabowo Kode Dukung IKN Nusantara

Abdul Razak menegaskan pengawasan terhadap Polri harus dijalankan secara tegas, konsisten, dan berintegritas, baik melalui Komisi III DPR RI maupun internal, seperti propam, inspektorat, dan pengawas penyidikan (wasidik).

“Tanpa pengawasan yang kuat dan objektif, reformasi hanya akan menjadi slogan,” kata Abdul Razak.

BACA JUGA: Presiden Prabowo: Tujuan Bernegara untuk Kesejahteraan Semua Rakyat

Pihaknya juga mendukung pemanfaatan teknologi kepolisian, seperti kamera tubuh (body cam) dan sistem digital lainnya, sebagai instrumen pengawasan modern.

Razak menegaskan setiap pembentukan maupun perubahan Undang-Undang Polri harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan konstitusional dengan melibatkan masyarakat sipil.

“Reformasi Polri harus dijalankan secara konsisten, berani, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat serta keutuhan NKRI,” kata Abdul Razak.

Abdul Razak juga menilai penempatan Polri di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat dan konstitusional untuk menjamin kejelasan sistem komando dan netralitas.

Selain itu, Razak menyebut delapan poin rekomendasi Komisi III DPR bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan. 

“Kami mengapresiasi Komisi III DPR yang melahirkan delapan poin rekomendasi. Ini sebuah terobosan dan langkah tepat membungkam pihak-pihak yang ingin melemahkan Polri,” kata Abdul Razak.

Abdul Razak mengapresiasi sikap Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.

“Sikap Kapolri sangat lugas dan visioner. Penolakan ini bukan sekadar persoalan struktur birokrasi, melainkan upaya menjaga muruah Polri agar tetap bekerja sesuai koridor konstitusi tanpa intervensi sektoral yang berpotensi menimbulkan matahari kembar,” kata Abdul. (jos/jpnn)

Redaktur & Reporter : Ragil