Maraknya Praktik Gadai KJP, Jalan Pintas Warga Bertahan di Tengah Impitan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hidup di Jakarta menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat dengan kondisi perekonomian di bawah rata-rata.

Tingginya biaya hidup kerap membuat warga yang kesulitan ekonomi menjadi terhimpit dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang memilih jalan pintas dengan meminjam uang demi bertahan hidup. Namun, mendapatkan pinjaman uang di Jakarta bukan perkara mudah.

Baca juga: Kisah Ade Kalsum, Tukang Servis KTP Tolak Permintaan Ubah Data dan Gender

Warga umumnya diminta memberikan jaminan agar dianggap layak mendapatkan pinjaman. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pun kerap dijadikan jaminan atau digadaikan.

Salah satu warga Jakarta Selatan, Ila (bukan nama sebenarnya, 37), mengaku bahwa seluruh kartu bantuan sosial milik keluarganya telah digadaikan.

"Saya gadai kartu bantuan sosial punya orangtua, KJP," tutur Ila saat diwawancarai Kompas.com di wilayah Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026).

Ila mengatakan, KJP milik buah hatinya sudah digadai bertahun-tahun lalu, sejak sang anak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga kini mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Desakan ekonomi

Ibu dua anak itu mengaku terpaksa menggadaikan KJP anaknya akibat desakan ekonomi.

"Karena kebutuhan yang membuat saya terpaksa gadai KJP," sambung Ila.

Pekerjaan suaminya yang hanya serabutan membuat keluarga mereka tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Di sisi lain, Ila juga belum bekerja.

Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ia terpaksa “gali lubang tutup lubang”, salah satunya dengan menggadaikan KJP.

Ila menyadari perbuatannya melanggar aturan. Namun, langkah itu terpaksa diambil agar keluarganya tidak kelaparan.

Hingga kini, Ila belum memiliki cukup uang untuk melunasi utangnya dan menebus kembali KJP anaknya.

Baca juga: Flyover Jakarta Dipasangi Bendera Parpol, Bentuk Unjuk Gigi yang Cederai Fasilitas Umum

Padahal, sang anak kerap bertanya mengapa ia tidak bisa merasakan manfaat KJP seperti susu atau sembako gratis.

"Kadang dia juga nanya, kenapa sih saya sampai gadai KJP karena dia jadi enggak dapat susu, cuma karena utang saya banyak jadi mau gimana," ucap dia.

Sistem gadai KJP

Ila menjelaskan, pihak yang menyediakan jasa gadai KJP umumnya merupakan rentenir atau lintah darat. Mereka sengaja menawarkan pinjaman uang kepada warga yang terhimpit ekonomi dengan syarat menyerahkan KJP anak sebagai jaminan.

Setiap penyedia jasa gadai, kata Ila, menerapkan sistem pinjaman yang berbeda-beda, yakni sistem menetap dan sistem cicilan.

Besaran pinjaman juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan pemilik KJP, baik SD, SMP, maupun SMA. Nominal bantuan yang diterima setiap jenjang berbeda-beda, yakni Rp 250.000 per bulan untuk SD, Rp 300.000 untuk SMP, Rp 420.000 untuk SMA, dan Rp 450.000 untuk SMK.

Oleh karena itu, rentenir akan menentukan jumlah pinjaman berdasarkan saldo KJP yang cair setiap bulan.

"Kalau SD Rp 1.000.000, SMP dan SMA Rp 1.500.000 (pinjamannya)," ucap dia.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ila memberikan contoh mengenai sistem pinjaman menetap, misalnya meminjam Rp 1.000.000, KJP akan ditahan dan seluruh saldo bulanan ditarik untuk membayar bunga hingga pokok pinjaman dilunasi.