CELIOS Sebut PLTSa Tetap Bebani Anggaran Meski Padat Investasi Asing

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE) menarik minat calon investor asing. Namun, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperingatkan proyek PLTSa berpotensi membebani anggaran negara karena harga listrik yang dihasilkan masih cukup mahal.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, tarif listrik PLTSa senilai US$ 0,20 per kWh masih terlalu mahal untuk PLN selaku off-taker utama.

“Jadi, hal ini akan membuat beban subsidi dan kompensasi PLN bertambah,” kata Bhima kepada Katadata, pada Rabu (28/1).

Hal tersebut sekaligus menjadi ‘jaminan’ yang membuat proyek ini padat investasi. Maksudnya, produk listrik dari sampah ini pasti dibeli oleh PLN menyusul kewajibannya yang tertera dalam Perpres 109 Tahun 2025. Mandat dari Perpres 109/2025 ini bertujuan menghilangkan kecemasan para pengembang proyek PLTSa.

“PT PLN (Persero) ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik),” demikian kutipan aturan tersebut.

Tidak hanya bagi PLN, persoalan anggaran juga akan menjerat pemerintah daerah sebagai pelaku di lapangan. Meskipun skema tipping fee atau biaya pengolahan sampah yang semestinya ditanggung pemerintah daerah sudah dihilangkan, Bhima mengatakan, pemda tetap harus menanggung biaya pengangkutan sampah. 

“Rata-rata anggaran belanja untuk sampah di daerah itu kurang dari satu persen APBD,” ujar dia. Tantangan proyek waste to energy ini semakin berat dengan adanya efisiensi anggaran ke daerah. 

Dengan begitu, proyek ini menurutnya bukan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebab, masih ada solusi pengomposan untuk sampah organik dan skema daur ulang untuk sampah anorganik. 

Dari aspek lingkungan, menurut Bhima, teknologi insinerator ini tetap akan menyisakan residu yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebelumnya Pendiri dan Penasehat Senior Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati bahkan mengungkap risiko yang lebih berbahaya. 

“Invisible, jadi solusi ini akan lebih banyak menghasilkan emisi dan polutan yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sifatnya karsinogenik,” kata Yuyun beberapa waktu lalu. 

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengelola investasi proyek PLTsa melaporkan segera mengumumkan hasil tender Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) Februari mendatang. Tender ini baru mencakup empat dari tujuh lokasi pengembangan PLTSa tahap satu, yaitu Bogor, Denpasar, Yogyakarta, dan Bekasi.

Di tahap satu ini, tender diramaikan oleh 24 perusahaan yang lolos Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), didominasi oleh perusahaan asal Cina. Ada juga yang berasal dari Prancis dan Jepang. 

Terkait teknologi, Lead of Waste-to-Energy Danantara Fadli Rahman mengatakan, pihaknya berencana memilih mechanical grate incinerator, yang diklaim ramah lingkungan dan mampu mengolah berbagai jenis sampah.

Fadli pun membeberkan rencana calon BUPP yang melengkapi fasilitas pengolahan sampah dengan sistem penyaringan emisi sesuai standar lingkungan ketat. 

“Standar emisinya bahkan lebih ketat dibandingkan standar Eropa,” ujarnya.