Dikritik Gerindra soal Krisis Air Bersih, Begini Respons Wali Kota Padang

Jakarta -

Pemko Padang dinilai lambat menangani krisis air bersih akibat kekeringan di wilayahnya. Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan saat ini telah mengajukan ratusan pembangunan sumur bor.

Fadly awalnya menerangkan soal usulan awal yang hanya lima titik pembangunan sumur bor. Dia mengatakan per hari ini ada 264 usulan pembangunan sumur bor di Kota Padang.

"Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain. Sepertinya tak bisa menjawab, karena ini masih pas rapat lahir lah ide sumur bor," ujar Fadly, kepada wartawan, Selasa (28/1/2026).

"Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut," sambung dia.

Fadly mengatakan kekeringan yang terjadi di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin. Langkah awal yang dilakukan yakni penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM.

"5 Hari lalu baru 5 titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor," terangnya.

Dia berharap penanganan krisis air bersih ini bisa dilakukan bersama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat. Fadly juga mengatakan tak ingin masalah air bersih berlarut-larut.

"Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?" ucapnya.

"Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat," ucapnya.

Berdasarkan data yang diterima detikcom usulan 264 sumur bor itu dibangun di kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur. Padang Utara, Lubukilangan dan Pauh.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat mengkritik kinerja Wali Kota Padang, Fadly Amran dan jajarannya yang lamban mengatasi krisis air bersih. Dia menilai Pemko Padang lamban menyiapkan dan menyerahkan data yang dibutuhkan.

"Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius," tegasnya.

Wahyu menilai, hambatan utama penanganan krisis air bersih bukan pada ketersediaan anggaran maupun komitmen pemerintah pusat, melainkan pada lemahnya manajemen dan minimnya keseriusan jajaran Pemko Padang. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam mengurus kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Wali Fadly yang dinilai sibuk membangun pencitraan politik dibandingkan menyelesaikan persoalan masyarakat. Wahyu meminta Fadly menghentikan narasi politik dan ambisi elektoral dan fokus menjalankan tanggung jawab sebagai kepala daerah.

"Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga," ujarnya.

(idn/tor)