Tiga Daerah di Jambi Capai UHC, Raih Penghargaan dalam UHC Awards 2026

Pantau - Tiga daerah di Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berhasil mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2026.

Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Agusrianto, menyampaikan bahwa ketiga daerah tersebut telah mencatat cakupan peserta JKN di atas 99 persen.

"Ketiga daerah di Provinsi Jambi ini memperoleh apresiasi melalui Penghargaan UHC Awards 2026 yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional," ungkapnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, rincian cakupan UHC di masing-masing daerah adalah sebagai berikut:

Kota Jambi mencatat cakupan peserta JKN sebesar 99,81 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,69 persen.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai cakupan 99,21 persen, dengan keaktifan peserta sebesar 81,92 persen.

Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki cakupan 99,58 persen dengan keaktifan peserta sebesar 80,02 persen.

Atas capaian tersebut, ketiga daerah mendapatkan penghargaan dalam ajang UHC Awards 2026 yang diselenggarakan di Ballroom JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Acara penghargaan ini merupakan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Pusat untuk mengapresiasi komitmen daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

Penghargaan UHC Awards diberikan kepada kepala daerah dalam tiga kategori, yaitu Utama, Madya, dan Pratama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa keberhasilan UHC sangat bergantung pada komitmen kepala daerah.

"Dengan komitmen yang kuat perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara lebih merata," tegas Ghufron.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk mempercepat pendaftaran penduduk serta menjaga keaktifan kepesertaan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan cakupan peserta JKN mencapai 99 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 2029.

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan kepesertaan program JKN adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.