Kuota Petugas Haji Daerah Sulsel Berkurang di 2026, Kini Hanya 51 Orang

FAJAR, MAKASSAR–  Sulsel bakal mengirim  51 Petugas Haji Daerah (PHD) tahun 2026. Nama-namanya telah diumumkan.

51 orang itu sudah melewati tes Computer Assisted Test (CAT) dan tes wawancara rekrutmen petugas haji daerah pada 23 Januari, di Kantor Gubernur Sulsel. Dari 51 petugas, sebanyak 32 orang dari PHD layanan umum dan 19 orang PHD kesehatan.

Selanjutnya, petugas yang lolos ini diminta mempersiapkan beberapa dokumen, termasuk paspor, serta melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up.

Kuota PHD Sulsel pada penyelenggaraan ibadah haji 2026 resmi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika 2025 lalu, Sulsel memiliki 57 petugas, maka pada 2026 kuota tersebut berkurang menjadi 51 petugas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel, Ikbal Ismail, menjelaskan penurunan kuota ini terjadi akibat pengurangan jenis layanan petugas haji.

Dari sebelumnya tiga layanan, di antaranya umum, kesehatan, dan pembimbing. Kini, hanya tersisa dua layanan, yakni umum dan kesehatan.

“Tahun ini kuotanya 51 karena tinggal dua layanan, umum dan kesehatan. Tahun 2025 itu sebanyak 57 petugas,” ujar Ikbal.

Lebih lanjut, Ikbal mengungkapkan bahwa layanan pembimbing ditiadakan karena telah dialihkan ke kuota khusus bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Peran pembimbing dinilai tetap terakomodasi melalui skema tersebut.

Menurutnya, KBIHU memiliki tugas penting dalam mengedukasi jemaah, mulai dari pembekalan manasik haji, pemahaman hikmah ibadah, hingga persiapan fisik dan mental.

Selain itu, KBIHU kerap menjadi penghubung antara jemaah dan petugas haji dalam koordinasi layanan di lapangan.

“Pembimbing dihilangkan karena sudah ada kuota pembimbing KBIHU sebanyak 25 orang, dengan syarat memiliki jemaah minimal 151 orang,” tutup Ikbal.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan kegiatan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk musim haji 1447 H/2026 M merupakan proses yang serius guna memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji mendatang.

Sehingga Menhaj meminta seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja dengan disiplin tinggi tanpa ada ruang untuk intervensi hingga kelalaian.

“Dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Saya tegaskan, tidak ada ruang bagi titipan, intervensi, atau kompromi terhadap integritas,” kata Irfan, dalam siaran pers Kemenhaj, Senin, 26 Januari.

Menhaj juga mengingatkan bahwa posisi Petugas Haji Daerah (PHD) membawa beban moral yang besar. Hal ini dikarenakan kuota petugas daerah diambil dari porsi jemaah reguler.

“Setiap petugas wajib membayar kepercayaan itu dengan pengabdian total dan loyalitas penuh. Karena Anda mengambil kursi yang seharusnya milik jemaah, maka pelayanan tanpa pamrih adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.

Penyelenggaraan haji tahun ini dipastikan berada di bawah pengawasan ketat dan berlapis.

Beberapa instansi seperti Inspektorat Jenderal, BPK, KPK, DPR, DPD, hingga media dan masyarakat akan memantau setiap tahapan. Menhaj pun menegaskan bahwa setiap penyimpangan pasti akan tercatat dan setiap kelalaian harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun publik.

Menhaj berpesan kepada para peserta seleksi agar mengikuti kompetisi secara jujur dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

“Pengabdian kepada tamu Allah (Dhuyufurrahman) hanya layak diberikan kepada mereka yang bersih dan siap. Layanilah jemaah dengan sepenuh hati, sebagaimana saudara melayani orang tua sendiri,” tutup Menhaj. (uca)