Suram! Bos Buruh Ramal Jumlah PHK Melonjak di 2026, Ini Biang Keroknya

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terus bertambah pada tahun ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa potensi meningkatnya PHK tak terlepas dari daya beli yang belum pulih hingga kebijakan yang tak berpihak pada dunia usaha.

“Daya beli bangsa Indonesia belum pulih, ditambah dengan upah murah lagi. Harusnya dengan upah yang layak, daya beli akan naik,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, kenaikan daya beli akan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga mengerek naik pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi tersebut juga akan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, Said menyebut bahwa hal ini tak terjadi, lebih lagi karena faktor berikutnya yakni regulasi yang tak berpihak kepada dunia usaha.

Dia menukil penerapan awal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang dianggap membuka keran impor secara masif. Meskipun aturan tersebut telah direvisi, dia memandang pabrik tekstil dan garmen dalam negeri terpukul oleh impor barang khususnya dari China.

“Bahkan ada, karena regulasi, perusahaan sehat dimatikan. Contohnya PT Pakerin [Pabrik Kertas Indonesia]. Sritex yang tadi mau dihidupkan, enggak bisa. Bagaimana mau membangun BUMN tekstil kalau yang ada saja dimatikan,” ujar Said.

Dia lantas menjelaskan faktor ketiga terkait dengan situasi di daerah-daerah yang terjadi relokasi pabrik, seperti dari Banten dan Jawa Barat yang berpindah ke Jawa Tengah, sebagai imbas dari pajak dan biaya cukai yang mahal.

Hal ini juga mencakup tingginya biaya operasional seperti sewa tanah, biaya listrik, dan air bersih yang melampaui kemampuan perusahaan terkait.

“Maka dari itu mereka relokasi. Jadi, semua persoalan PHK bukan karena upah. Upah itu hanya retorika yang dibangun agar kembali kepada rezim upah murah, agar mereka PHK tidak membayar pesangon, agar outsourcing [pekerja alih daya] bisa direkrut kembali,” katanya.

Said pun mendesak agar pemerintah turun tangan dalam mengatasi permasalah PHK ini. Secara khusus, dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan nasib 2.500 buruh yang terancam PHK di PT Pakerin, Mojokerto, Jawa Timur.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat angka PHK mencapai 88.519 sepanjang 2025.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya. Dia juga menyebut kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor-impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).