Andre Rosiade: Pemko Padang Lamban Tangani Krisis Air, Pusat Siap Bangun 500 Sumur Bor

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan krisis air bersih di Kota Padang bukan disebabkan minimnya perhatian atau anggaran dari pemerintah pusat. Andre menilai krisis air berlarut-larut karena lambannya respons Pemerintah Kota Padang menindaklanjuti solusi yang telah disiapkan.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Andre Rosiade saat mendampingi kedatangan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (27/1), di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Hadir mendampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta para kepala balai Kementerian PU di Sumbar.

Andre Rosiade mengungkap Kementerian PU melalui Balai Cipta Karya telah siap membangun hingga 500 sumur bor sebagai solusi cepat krisis air bersih di Kota Padang, dengan target penyelesaian paling lambat Maret 2026. Namun, langkah tersebut tersendat karena Pemko Padang dinilai tidak sigap menyiapkan data teknis yang dibutuhkan.

"Pemerintah pusat sudah siap bangun 500 sumur bor. Data itu diminta sejak satu bulan lalu, tapi sampai hari ini Pemkot Padang baru mengirimkan lima titik. Ini yang membuat penanganan krisis air di Padang berjalan lambat," tegas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

Andre menekankan dalih keterbatasan anggaran sama sekali tidak relevan. Menurut Andre, dukungan pemerintah pusat terhadap sistem air bersih Padang sangat besar.

Hingga kini, hampir Rp100 miliar telah dikucurkan untuk perbaikan PDAM Kota Padang. Bahkan, anggaran lanjutan senilai Rp708 miliar juga telah disiapkan, masing-masing Rp308 miliar untuk Palukahan dan Rp400 miliar sebagai pengganti sistem Gunung Pangilun.

"Bandingkan dengan Padang Pariaman yang mendapat Rp278 miliar dan sudah berjalan baik. Artinya, persoalan air bersih di Padang bukan soal dana, tapi soal kinerja dan keseriusan pemerintah daerah," ujar Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre juga mengungkap persoalan krisis air Padang telah sampai ke tingkat nasional. Menteri PU bahkan telah dihubungi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menerima laporan dari Gubernur Sumbar mengenai kondisi darurat air bersih di Kota Padang.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu, terlebih menjelang bulan Ramadan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat diminta turun tangan cepat untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

"Sambil menunggu data sumur bor dari Pemko Padang, kami sudah mengerahkan mobil-mobil tangki air yang beroperasi 24 jam di Kota Padang. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih ini harus selesai," kata Dody.

Andre Rosiade menegaskan pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen dan kesiapan penuh. Ia pun meminta Pemerintah Kota Padang segera bergerak cepat dan bertanggung jawab agar krisis air bersih yang sudah lama dikeluhkan warga tidak terus berlarut-larut.

Pemko Padang Usulkan 264 Pembangunan Sumur Bor

Wali Kota Padang Fadly Amran merespons kritik terkait penanganan krisis air di wilayahnya. Fadly awalnya menerangkan soal usulan awal yang hanya lima titik pembangunan sumur bor.

Dia mengatakan per hari ini ada 264 titik usulan pembangunan sumur bor di Kota Padang.

"Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu yang selma ini cara-cara yang ktia lakukan tangki air dan lain-lain. Sepertinya tak bisa menjawab karena ini masih pas rapat lahir lah ide sumur bor," ujar Fadly, kepada wartawan.

"Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut," sambung dia.

Fadly mengatakan kekeringan yang terjadi di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin. Langkah awal yang dilakukan yakni penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM.

"5 hari lalu baru 5 titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor," terangnya.

Dia berharap penanganan krisis air bersih ini bisa dilakukan bersama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat. Fadly juga mengatakan tak ingin masalah air bersih berlarut-larut.

"Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?" ucapnya.

"Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa Provinsi berapa karena kalau dari kota saja kan nggak kuat," ucapnya.

Berdasarkan data yang diterima detikcom usulan 264 sumur bor itu dibangun di kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur. Padang Utara, Lubukilangan dan Pauh.

(idn/tor)