JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta segera menyelesaikan kesemrawutan lalu lintas kapal di Dermaga Kali Asin, Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Persoalan tersebut telah lama dikeluhkan para nelayan dan pemilik kapal karena kerap terjadi penumpukan serta antrean panjang antarkapal yang berlangsung hingga berhari-hari.
“Sebenarnya itu kan menyangkut kapal keluar masuk, bukan menyangkut di daratannya, pengaturan kapalnya. Tetapi saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan dan KKP untuk selalu bekerja sama menangani persoalan itu,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Baca juga: Pramono Perintahkan Satpol PP Tindak Penjual Tramadol yang Marak Lagi di Tanah Abang
Pramono menginstruksikan Dishub DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar lalu lintas kapal di dermaga tersebut dapat ditata lebih rapi dan teratur.
“Jadi memang persoalannya sebenarnya lebih pada ini orang bawa perahu yang di depan enggak mau keluar, yang belakang enggak mau. Saya kebetulan melihat videonya, tapi saya akan minta untuk ditangani,” ujar Pramono.
Sebelumnya, banyak kapal diketahui terparkir selama berhari-hari di dermaga, sehingga proses bongkar muat menjadi sangat lama.
Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (28/1/2026), dermaga tampak dipenuhi kapal yang saling berdempetan.
Tidak jarang terlihat kapal saling bersentuhan akibat banyaknya kapal yang terparkir di area dermaga.
Beberapa nelayan tampak berusaha memindahkan posisi kapal mereka. Proses ini kerap diiringi suara teriakan karena jarak antarkapal yang sangat sempit.
Salah seorang pemilik kapal, James Wiling, mengatakan bahwa proses bongkar muat kapalnya dapat memakan waktu hingga dua hari akibat kepadatan di dermaga.
"Kapal kami mau masuk aja, ya Allah, itu dua hari dua malamp, Pak. Padahal jangka kaki kita itu lima menit atau 10 menit enggak nyampe (ke ujung dermaga)," kata James di lokasi, Rabu.
Baca juga: Jakarta Masih Saja Banjir, Mengapa Kritik ke Pramono Tak Sebising Era Ahok-Anies?
Ia menambahkan, kepadatan kapal semakin parah sejak November 2025. Jumlah kapal yang terparkir saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 unit. James juga menyesalkan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk mengurai kepadatan di dermaga.
"Saya bilang ini mudah sebenarnya permasalahan ini bisa selesai asal Pemprov turun selesai. Tapi kalau Pemprov enggak turun kita itu sebagai masyarakat doang yang punya kapal. Bagaimana cara mengatasinya?" tuturnya.
James menekankan bahwa kesulitan yang dialami nelayan saat ini bukan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dermaga, melainkan lemahnya pengaturan lalu lintas kapal.
"Kalau dibilang semrawut bukannya tempatnya tidak memadai. Kurang perhatian dari pengaturan, kalau diperhatikan saya yakin kok pasti bisa. sekecil kayak gini masa enggak bisa beresin," tambahnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5277116/original/082866200_1751982383-WhatsApp_Image_2025-07-08_at_20.41.34.jpeg)
