Purbaya Tak Main-main, Pejabat DJP Jadi Korban

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melantik 36 pejabat pimpinan tinggi pratama lintas unit, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai bagian dari langkah pembenahan penerimaan negara yang dinilai tidak bisa ditawar.

Pelantikan tersebut dilakukan di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1/2026), dan mencakup pejabat di Sekretariat Jenderal, DJBC, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

“Hari ini ada 36 pejabat pimpinan tinggi pratama yang saya angkat di Setjen, DJBC, DJPB, DJKN, dan DJPPR,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi administratif, melainkan bentuk pengetatan tanggung jawab pejabat teknis yang berhubungan langsung dengan penerimaan negara dari pajak, kepabeanan, dan cukai.

“Tapi sore ini janganlah anggap ini sebagai seremoni administratif semata. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian, dan akan dimintai pertanggungjawaban pimpinan, etika, serta kinerja,” tuturnya.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak dapat mempertahankan pola kerja lama apabila ingin meningkatkan kapasitas fiskal dan naik kelas menjadi negara maju. Menurut Purbaya, pembenahan kelembagaan menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan.

“Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini aja,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menekankan peran strategis Bea dan Cukai dalam menjaga pasar domestik dari praktik persaingan tidak sehat, terutama yang melibatkan produk dan pelaku usaha asing. Ia menyebut pengawasan kepabeanan berada di garis terdepan dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.

“Jadi kita mesti jaga pertempuran di market dalam negeri. Dan di lini terdepan adalah siapa? Bea dan Cukai,” ujarnya.

Menurut Purbaya, lemahnya pengawasan berpotensi langsung menekan penerimaan pajak dan cukai, sekaligus merugikan negara dan kredibilitas institusi fiskal. Karena itu, rotasi dan pengisian jabatan strategis menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan penegakan aturan.

Sebagian besar pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mulai dari jabatan sekretaris direktorat jenderal, direktur teknis, direktur kepatuhan internal, hingga kepala kantor wilayah di sejumlah daerah strategis seperti Jakarta, Kepulauan Riau, Papua, dan kawasan perbatasan.

Selain itu, sejumlah pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan sektor stabilitas keuangan juga dilantik untuk memperkuat koordinasi fiskal dan pengelolaan keuangan negara.

Kementerian Keuangan menyatakan sebagian pejabat tambahan akan resmi dilantik pada 2 Februari 2026 sebagai bagian dari rangkaian penataan organisasi yang berkelanjutan.

Daftar Pejabat yang Dilantik I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) A. Sekretariat dan Kantor Pusat

1. Gatot Sugeng Wibowo — Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Imik Eko Putro — Direktur Teknis Kepabeanan
3. Susila Brata — Direktur Fasilitas Kepabeanan
4. Djaka Kusmartata — Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
5. R. Fadjar Donny Tjahjadi — Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan
6. Akhmad Rofiq — Direktur Kepatuhan Internal
7. Priyono Triatmojo — Direktur Penindakan dan Penyidikan
8. Parjiya — Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

B. Kepala Kantor Wilayah

9. Dwijo Muryono — Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau
10. Sodikin — Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
11. Agus Sudarmadi — Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
12. Rizal — Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
13. Hendri Darnadi — Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta
14. Agus Yulianto — Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
15. Muhamad Lukman — Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
16. Iyan Rubiyanto — Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
17. Budi Harjanto — Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro — Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
19. Martha Octavia — Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
20. Encep Dudi Ginanjar — Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua

C. Kepala Kantor Pelayanan Utama

21. Adhang Noegroho Adhi — Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang — Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

D. Akan Dilantik pada 2 Februari 2026

23. Sugeng Apriyanto — Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal
24. Untung Basuki — Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
25. Rachmat Solik — Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
26. Mohammad Aflah Farobi — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
27. Erwin Situmorang — Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
28. Rudy Rahmaddi — Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
29. Rusman Hadi — Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
30. Zaky Firmansyah — Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
31. Agung Widodo, S.Sos — Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

32. Agung Yulianta — Direktur Pengelolaan Kas Negara
33. Muhdi — Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
34. Taukhid — Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

35. Kusuma Santi Wahyuningsih — Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

IV. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)

36. Ayu Sukorini — Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan