FAJAR, BANTAENG — Udara dingin Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, terasa kontras dengan suasana hangat di Aula Kantor Desa Bonto Daeng, Senin (26/1/2026).
Belasan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Hasanuddin (Unhas) tidak sekadar menjalankan program rutin desa, tetapi mengusung misi yang lebih substansial: membongkar pola pikir masyarakat terhadap praktik politik transaksional.
Alih-alih membangun infrastruktur fisik, mahasiswa justru berupaya meruntuhkan “jembatan transaksional” yang selama ini menghubungkan pemilih dan elite politik melalui politik uang.
Mahasiswa sebagai Jembatan Literasi Politik
Diskusi panel bertajuk “Hegemoni Politik Transaksional” menjadi ruang dialog yang jarang tersentuh di level desa. Mahasiswa KKN Unhas memfasilitasi pembahasan kritis mengenai patronase dan klientelisme yang kerap dianggap lumrah dalam praktik demokrasi lokal.
“Kami melihat pelayanan publik sering dipersepsikan sebagai bonus dari ketaatan politik, bukan sebagai hak warga negara. Pola pikir inilah yang ingin kami bongkar,” ujar Rendy, Koordinator Desa KKN Tematik Unhas Bonto Daeng.
Diskusi ini menghadirkan Endang Sari, Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas, jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantaeng, serta tokoh pemuda dari DPD KNPI Bantaeng. Kehadiran para narasumber membuka ruang dialog yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka di desa.
Dari “Utang Budi” ke Kesadaran Hak
Kesadaran warga mulai teruji saat sesi diskusi berlangsung. Sunarti, salah seorang warga, mengangkat pertanyaan reflektif terkait perbedaan sikap pemilih dalam berbagai tingkatan pemilu.
“Di pemilihan kepala desa, kami masih bisa menolak politik uang karena calon adalah orang yang kami kenal. Tapi bagaimana dengan caleg kabupaten, provinsi, atau calon bupati yang jauh dari keseharian kami?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Endang Sari menjelaskan melalui pendekatan Pilihan Rasional dalam ilmu politik.
“Dalam konteks ini terjadi proses tawar-menawar antara pemilih dan aktor politik—siapa mendapatkan apa. Kedua pihak merasa diuntungkan dari transaksi tersebut,” jelasnya.
Namun demikian, Endang menilai warga Desa Bonto Daeng memiliki tingkat kesadaran politik yang relatif baik. Hal ini tercermin dari pengakuan Rahman, Kepala Desa Bonto Daeng, yang menyebut tidak adanya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa sebelumnya.
Hak Rakyat dan Tantangan Demokrasi Perwakilan
Diskusi juga menyinggung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Muh. Saleh, Ketua KPUD Bantaeng, menilai mekanisme tersebut berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.
“Saya masih meragukan kualitas sebagian anggota DPRD kita yang terpilih lebih karena popularitas, bukan kapasitas. Jika Pilkada diserahkan kepada mereka, stabilitas dan kualitas kepemimpinan daerah bisa terdampak,” ujarnya.
Pandangan tersebut diperkuat Ramli Kahar, anggota KPUD Bantaeng, yang menilai sistem kepartaian saat ini belum sepenuhnya mampu menyaring kandidat berkualitas.
“Dalam Pilkada langsung, posisi tawar rakyat masih lebih kuat dibandingkan jika keputusan diserahkan pada segelintir elite yang terikat kepentingan partai,” katanya.
Menurut Ramli, solusi atas kelemahan Pilkada langsung bukanlah menghapusnya, melainkan memutakhirkan sistem dan memperkuat pengawasan.
Sementara itu, Alif Tawaqal Adry Said, Ketua Bidang Pendidikan dan Olahraga DPD KNPI Bantaeng, mendorong pemuda desa untuk membangun apa yang ia sebut sebagai “resistensi bermartabat.”
“Pemuda jangan lagi menjadi objek suara. Idealisme adalah aset paling mahal yang kita miliki. Jika idealisme kita ibarat nyawa, maka politik transaksional sama saja dengan bunuh diri,” tegasnya.
Ia menyayangkan praktik jual beli suara yang kerap terjadi hanya demi keuntungan jangka pendek.
“Perjuangan panjang dan pengetahuan yang kita miliki tidak sebanding dengan dua bungkus rokok,” tambahnya.
Bagi warga Desa Bonto Daeng, kehadiran mahasiswa KKN Unhas membawa perspektif baru. Politik tak lagi dipahami sebagai pesta lima tahunan penuh pembagian materi, melainkan sebagai ruang menentukan arah pelayanan publik dan masa depan desa.
Kepala Desa Bonto Daeng, Rahman, mengapresiasi inisiatif tersebut.
“Mahasiswa ini membantu melindungi integritas desa. Warga diingatkan bahwa kemajuan Bonto Daeng adalah hak rakyat, bukan balas budi kepada pemodal politik,” ujarnya. (*/)
