Washington, VIVA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Rabu, mengumumkan 26 negara, termasuk Indonesia, yang ditetapkan sebagai anggota pendiri inisiatif Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza.
Sepekan setelah Trump secara resmi memperkenalkan Dewan Perdamaian dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, badan tersebut meluncurkan akun resminya di platform media sosial X.
Daftar negara anggota pendiri mencakup Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.
- Tangkapan layar YouTube Associated Press
Negara-negara tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah, Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Kaukasus.
Sejumlah negara besar Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, tidak tercantum dalam daftar tersebut. Ketidakhadiran mereka terjadi di tengah perbedaan pandangan yang tajam dengan Trump, termasuk terkait isu Greenland dan kebijakan tarif, yang memicu ketegangan hubungan antara Washington dan sejumlah ibukota negara Eropa.
Ukraina mempertanyakan bagaimana negara itu dapat berpartisipasi dalam dewan tersebut bersama Rusia dan Belarus.
Belarus menerima undangan untuk bergabung, sementara Rusia tidak masuk dalam daftar anggota, meskipun Presiden Vladimir Putin menyatakan Moskow siap mengalokasikan dana sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,7 triliun) dari aset Rusia yang dibekukan oleh pemerintahan AS sebelumnya, untuk anggaran dewan tersebut.
Trump juga mencabut undangan bagi Kanada dengan alasan pidato Perdana Menteri Mark Carney di Forum Ekonomi Dunia, yang memperingatkan praktik pemaksaan ekonomi oleh kekuatan besar.
Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana besarnya terkait Jalur Gaza, yang kemudian menghasilkan kesepakatan gencatan senjata.
Dewan tersebut mendapat mandat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025.
Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Jalur Gaza. Namun, piagamnya memperluas mandat dewan tersebut untuk mencakup upaya pembangunan perdamaian di seluruh wilayah yang terdampak atau berisiko konflik.
Hingga kini, rincian lebih lanjut mengenai mandat, struktur kepemimpinan, serta jadwal pelaksanaan Dewan Perdamaian tersebut belum diumumkan secara resmi. (Ant)
