jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diminta berperan aktif untuk memastikan perlindungan ekstra bagi anak dan ibu hamil dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program Presiden ini banyak yang bagus, seperti Sekolah Rakyat dan MBG. Tapi di lapangan kita temukan MBG ini viral karena makanannya justru ultra processed food (UPF) yang dikonsumsi anak-anak,” ujar Legislator PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin.
BACA JUGA: SIG Ciptakan Peluang Bisnis di 2026 Lewat Infrastructure Summit
Anggota Komisi VIII DPR ini menegaskan anak-anak dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam implementasi program MBG.
Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan.
BACA JUGA: HUT ke-56, Pelita Air Bagi-Bagi Tiket Gratis ke Singapura & Lombok
“Presiden berharap MBG ini benar-benar untuk masa depan anak-anak kita dan juga ibu hamil, agar mereka mendapatkan gizi yang cukup. Ini penting supaya 2045 negara kita menjadi negara maju, Indonesia maju,” katanya.
Dia menilai pemberian makanan ultra proses berpotensi berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil apabila tidak diawasi secara ketat.
BACA JUGA: Sambut Imlek 2026, ANTAM Luncurkan Emas Batangan Year of the Horse
Karena itu, dia meminta KemenPPPA dan KPAI tidak hanya menjalankan fungsi normatif, tetapi turut aktif dalam pengawasan lapangan.
“Perlindungan anak itu bukan hanya soal kekerasan, tapi juga soal apa yang mereka konsumsi setiap hari. Negara harus hadir memastikan makanan yang diberikan benar-benar sehat dan bergizi,” tegas Azis.
Anggota DPR RI asal Dapil Jabar III (Cianjur-Kota Bogor) ini juga mendorong KemenPPPA dan KPAI untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Badan Pangan Nasional, guna memastikan standar menu MBG berbasis pangan sehat, aman, dan sesuai kebutuhan anak serta ibu hamil.
“Programnya sudah tepat, sekarang tinggal bagaimana pengawasannya diperkuat. Jangan sampai program strategis ini justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” seru Azis.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
