Bahlil soal Reshuffle Kabinet: Menteri Pembantu Presiden, Jangan Buat Gerakan Tambahan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut mengomentari terkait kabar adanya perombakan atau reshuffle di Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto. 

Menurutnya, urusan reshuffle diserahkan semua ke Presiden. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

"Menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Dia pun menanggapi soal kabar nama-nama menteri dari Partai Golkar yang akan terkena reshuffle. Partai Golkar sendiri tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih, yakni delapan orang.

"Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden. Dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua keputusan kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, kabar menyeruak terkait reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terdapat pertimbangan reshuffle seiring jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono telah disetujui menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

"Akan tetapi belum [dibahas], kan belum selesai proses menjadi deputi gubernur BI. Harus tunggu dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Setelah proses Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI selesai, Presiden kemudian akan melakukan kajian dan meminta pendapat serta pengisian kembali posisi Wakil Menteri Keuangan yang baru. 

Namun, dia pun menjelaskan belum tentu reshuffle terjadi pada posisi lain di Kabinet Presiden Prabowo.