Konservasi Lingkungan dan Pemberdayaan Warga Pesisir di Malang

Ketika berbincang dengan pegiat lingkungan di Kota Malang, satu kalimat terus terngiang di kepala saya: "Orang bisa setuju soal konservasi, tapi tetap harus makan."

Kalimat sederhana itu merangkum dilema besar yang kerap luput dari perbincangan publik bahwa menjaga lingkungan sering kali berhadapan langsung dengan kebutuhan paling dasar warga, yaitu dapur yang harus mengepul.

Wilayah pesisir Malang Selatan menyimpan kekayaan hayati yang melimpah, mulai dari terumbu karang hingga keanekaragaman biota laut. Namun, di balik potensi itu, tekanan terhadap ekosistem pesisir semakin terasa.

Praktik penangkapan ikan yang merusak, perdagangan karang hias, hingga eksploitasi ruang pesisir berjalan beriringan dengan keterbatasan pilihan ekonomi masyarakat setempat. Dalam situasi sempit seperti ini, konservasi tidak pernah hadir sebagai persoalan hitam-putih, tetapi sebagai negosiasi terus-menerus antara alam dan penghidupan.

Kerusakan lingkungan di kawasan ini tidak terjadi dalam ruang yang kosong. Banyak warga menggantungkan hidup pada laut dengan cara-cara yang diwariskan turun-temurun. Sayangnya, perubahan pasar, teknologi, dan tekanan ekonomi membuat praktik-praktik tersebut kian berisiko bagi ekosistem.

Ketika sumber daya alam semakin menipis, pilihan yang tersedia bagi warga sering kali semakin sempit, terus bertahan dengan cara lama yang merusak atau mencoba beradaptasi dengan ketidakpastian.

Dalam hal inilah organisasi masyarakat sipil seperti Sahabat Alam Indonesia (SALAM) mengambil peran. Melalui edukasi lingkungan dan pendampingan komunitas, SALAM berupaya mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sekaligus membuka ruang diskusi tentang alternatif penghidupan.

Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa konservasi tidak bida hanya berbicara tentang larangan dan aturan, tetapi juga tentang bagaimana warga bisa bertahan secara ekonomi.

Namun, upaya konservasi berbasis komunitas tidak selalu berjalan mulus. Bagi sebagian warga, pesan-pesan konservasi kerap terdengar abstrak ketika dihadapkan dengan kebutuhan sehari-hari. Larangan menagkap spesies tertentu atau mengambil karang misalnya, dapat di[ahami sebagai ancaman langsung terhadap penghasilan.

Di titik ini, konservasi mudah dipersepsikan sebagai agenda dari luar baik oleh negara, NGO, maupun kelompok terdidik, yang belum sepenuhnya memahami realitas hidup masyarakat pesisir.

SALAM mencoba menjembatani ketegangan tersebut dengan mengaitkan konservasi dan pemberdayaan. Edukasi lingkungan dipadukan dengan upaya mendorong kegiatan ekonomi alternatif, seperti pengelolaan wisata berbasis konservasi atau peninigkatan nilai tambah produk lokal.

Strategi ini bertujuan menunjukkan bahwa menjaga lingkungan tidak harus selalu identik dengan kehilangan penghasilan. Kendati demikian, pendekatan ini juga memiliki batas. Tidak semua wilayah memiliki potensi wisata, tidak semua warga siap beralih mata pancaharian, dan hasil dari program pemberdayaan sering kali baru terasa dalam jangka panjang.

Pengalaman di lapangan juga menunjukkan fenomena yang berbada, beban konservasi sering kali ditanggung sendirian oleh komunitas dan organisasi masyarakat sipil, sementara peran negara terlihat minim.

Lemahnya pengawasan, ketidakjelasan kebijakan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten membuat upaya konservasi berjalan timpang. Ketika kerusakan lingkungan dipicu oleh aktor-aktor yang memiliki modal dan kuasa lebih besar, pendekatan berbasis komunitas kerap berada pada posisi yang rentan.

Di sinilah konservasi memperlihatkan wajah sosial dan politiknya. Konservasi bukan sekadar soal menyelamatkan spesies atau suatu ekosistem, tetapi juga tentang relasi kuasa, distribusi beban, dan siapa yang diminta berkorban. Ketika negara absen atau setengah hati, konservasi berisiko menjadi tanggung jawab moral warga semata, tanpa dukungan struktural yang memadai.

Dari pengalaman konservasi di Malang Selatan oleh Sahabat Alam Indonesia, penulis belajar bahwa konservasi tidak bisa dilepaskan dari persoalan keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat itu penting, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya solusi. Tanpa kebijakan yang berpihak, pendampingan berkelanjutan, dan kehadiran negara yang konsisten, konservasi akan terus berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan kebuthan ekonomi.

Ketika konservasi bertemu dengan dapur warga, yang dibutuhkan bukanlah penghakiman moral, melainkan pemahaman atas kompleksitas hidup di tingkat lokal.

Publik perlu melihat bahwa menjaga lingkungan adalah proses panjang yang menuntut kompromi, dialog, konsistensi, dan perubahan struktural.

Dari pesisir Malang Selatan, kita diingatkan bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi oleh kemampuan kita merancang konservasi yang adil, baik bagi alam maupun bagi manusia yang bergantung padanya.