Opini: IHSG Jatuh, Pasar Menguji Kepercayaan

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) Rabu, 28 Januari 2026 anjlok 659,67 poin (7,35%) ke 8.320,55. Tekanan jual yang merata sempat membuat penurunan melebar lebih dari 8% sehingga memicu trading halt (circuit breaker) di BEI. Episode ini layak dibaca bukan semata sebagai “panic selling”, melainkan sebagai repricing atas risiko yang lebih struktural: kualitas transparansi dan pembentukan harga di pasar kita.

Pemicu utamanya adalah hasil konsultasi MSCI tentang free float dan “investability” Indonesia. MSCI menyoroti opacity dalam struktur kepemilikan dan kekhawatiran atas kemungkinan perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu price formation.

MSCI lalu membekukan sejumlah penyesuaian indeks untuk saham Indonesia—termasuk menahan penambahan saham dan migrasi naik antar-segmen—seraya memberi tenggat: bila perbaikan transparansi tidak memadai hingga Mei 2026, MSCI akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia yang, setelah konsultasi lanjutan, dapat berujung pada pengurangan bobot di indeks emerging markets dan bahkan potensi reklasifikasi Indonesia menjadi frontier market.

Mengapa pasar langsung “meledak”? Karena MSCI adalah bahasa bersama investor global: indeksnya menjadi rujukan dana pasif (ETF/index fund) dan benchmark banyak manajer aktif. Ketika prospek inflow pasif dipertanyakan—atau skenario downgrade dibuka—pasar otomatis menghitung ulang permintaan masa depan dan menaikkan premi risiko.

Pada saat yang sama, koreksi tajam sering dimulai dari saham paling likuid karena di situlah exit dapat dilakukan cepat; efeknya merembet ke seluruh papan, bukan hanya emiten yang kebetulan terkait indeks.

Di titik ini, masalahnya bukan sekadar “angka free float”, melainkan mesin pembentukan harga. Free float yang tipis dan kepemilikan yang terkonsentrasi membuat volatilitas mudah membesar saat stres: spread melebar, antrean jual menumpuk, dan investor besar sulit keluar-masuk tanpa menggerakkan harga. Ketika data kepemilikan dinilai tidak cukup transparan, kecurigaan investor tentang fairness market meningkat—dan “discount” langsung ditempelkan ke seluruh pasar.

Respons otoritas menjadi kunci untuk membalik persepsi. OJK, BEI, dan KSEI menyatakan akan membuka dialog dengan MSCI serta memperkuat transparansi data kepemilikan. BEI juga menegaskan langkah konkret: publikasi data free float secara komprehensif melalui kanal resmi sejak 2 Januari 2026 dan dilakukan rutin. Ini arah yang tepat, namun pasar global akan menilai konsistensi implementasi, kejelasan klasifikasi pemegang saham, serta seberapa mudah data tersebut dipakai investor untuk menilai konsentrasi kepemilikan dan risiko likuiditas.

Di sisi lain, reformasi struktural harus menjawab akar kerentanan: kedalaman pasar. Reuters melaporkan rencana regulator untuk menaikkan ketentuan minimum free float bertahap hingga 25% dari 7,5% saat ini demi memperbaiki likuiditas.

Jika disusun dengan insentif yang benar—roadmap yang jelas, transisi yang realistis, dan kebijakan yang mendorong emiten memperluas kepemilikan publik—kenaikan free float dapat mengurangi volatilitas ekstrem. Namun tanpa penegakan yang konsisten dan koordinasi yang rapi, reformasi mudah kehilangan kredibilitas di mata investor.

Konteks global memperbesar sensitivitas. Dalam lingkungan suku bunga global yang masih tinggi, arus dana lintas negara lebih mudah berubah arah. Ditambah fragmentasi geopolitik dan perdagangan yang mendorong investor semakin selektif, sinyal tata kelola dan kualitas data sering lebih menentukan daripada data makro bulanan. Pasar berkembang yang ingin menjaga “porsi” dalam portofolio global harus berlomba menawarkan kepastian—bukan hanya pertumbuhan.

Di dalam negeri, isu ini cepat menyentuh ranah politik-ekonomi: reputasi institusi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengevaluasi permintaan MSCI terkait transparansi data dan memantau pasar, termasuk menyiapkan pertemuan antar lembaga pasar keuangan. Artinya, yang dipertaruhkan bukan hanya indeks hari ini, tetapi kredibilitas arsitektur pasar modal Indonesia di mata investor global—dan pada akhirnya biaya modal bagi emiten serta kemampuan pendanaan ekonomi riil.

Lalu bagaimana pelaku pasar menyikapi?

Bagi investor individual, disiplin adalah penyelamat. Hindari leverage saat volatilitas tinggi, bedakan portofolio investasi jangka panjang dari portofolio trading, dan jangan mengejar “rebound” tanpa rencana. Jika memilih akumulasi, lakukan bertahap dan prioritaskan saham yang likuid, fundamentalnya solid, serta tata kelolanya jelas—karena isu yang dipersoalkan kali ini adalah kepercayaan, bukan sekadar valuasi murah.

Bagi manajer investasi, ujian utamanya adalah likuiditas dan komunikasi. Koreksi tajam berpotensi memicu redemption, sementara biaya transaksi naik. Perlu stress test skenario MSCI (pembekuan penyesuaian, penurunan bobot, hingga downgrade), penataan ulang risk budget, serta pengelolaan kas yang cukup. Kepada pemegang unit, jelaskan apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan indikator pemulihan yang dipantau (misalnya langkah transparansi, pengawasan, dan penegakan).

Bagi investor institusi, ini momen untuk menjadi penyeimbang sekaligus pengawal reformasi. Mereka bisa melakukan rebalancing jangka panjang ketika valuasi turun, tetapi juga harus mendorong agenda stewardship: meminta transparansi kepemilikan yang lebih kuat, mendukung kenaikan free float yang realistis, dan menuntut penegakan atas praktik yang merusak price formation.

Akhirnya, kejatuhan IHSG kali ini adalah koreksi atas “trust premium” yang selama ini kita nikmati. Jika perbaikan transparansi dan penguatan institusi pasar bisa ditunjukkan secara terukur sebelum tenggat Mei 2026, volatilitas berpeluang mereda dan premi risiko turun. Jika tidak, “diskon kepercayaan” akan menetap lebih lama—dan biaya modal Indonesia ikut naik.