Alarm MSCI Sudah Lama Berdering, Kenapa BEI & OJK Bergeming?

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) dinilai sebagai reaksi pasar yang berlebihan terhadap laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Saat yang sama, realitas ini juga menimbulkan tanda tanya akan kebijakan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas karena alarm sudah didengungkan sebelum tenggat.  

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai sentimen negatif dari laporan awal MSCI menjadi faktor utama yang menekan pasar saham domestik hingga memicu mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat menghadiri pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Rabu (28/1/2026), Purbaya menyebut guncangan di pasar modal karena dampak gorengan saham hingga rendahnya transparansi yang juga sudah lama didengungkan.

“Menurut saya IHSG jatuh karena berita dari MSCI yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham. Persyaratan mereka kan soal manajemen yang bersih dan free float,” ujar Purbaya.

MSCI kemarin (28/1) mengumumkan kebijakan interim terhadap pasar modal Indonesia yang mencakup pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta pembekuan penambahan konstituen dalam indeks MSCI. Tekanan paling krusial, MSCI menyebutkan akan menurunkan kasta Indonesia dari negara berkembang menjadi frontier market.

Frontier market adalah kategori pasar saham pemula dengan ukuran dan likuiditas yang relatif lebih kecil dibanding emerging market. Pasar saham ini dianggap berisiko tinggi walau secara bersamaan menawarkan imbal hasil yang menarik. Meski demikian, kelompok saham frontier market dihindari oleh investor pasif seperti reksa dana hingga dana pensiun. 

Kebijakan MSCI tersebut memicu tekanan jual masif di pasar saham yang berujung pada koreksi IHSG lebih dari 8% dan memaksa BEI menghentikan perdagangan sementara.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan laporan MSCI tersebut masih bersifat awal dan Indonesia masih memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta.

“Ini baru laporan pertama. Masih ada waktu eksekusi sampai Mei. Saya sudah bicara dengan Ketua OJK, dan beliau bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei,” katanya.

Purbaya optimistis emiten-emiten domestik dapat menyesuaikan diri dengan standar MSCI, sehingga tekanan pasar tidak akan berlangsung berkepanjangan.

“Ini hanya shock sesaat. Perusahaan-perusahaan itu pasti bisa menyesuaikan MSCI dan bisa masuk ke indeks MSCI maupun saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan asing global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan terpancing oleh fluktuasi jangka pendek di pasar saham. Fokus utama saat ini, menurut dia, adalah pembenahan fundamental ekonomi dan tata kelola.

“Buat saya yang penting kita perbaiki ekonominya. Karena ekonominya betul-betul membaik. Saya nggak main-main,” tegasnya.

Janji BEI

Menyikapi trading halt, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu melakukan evaluasi atas jebloknya kinerja pasar modal Tanah Air. Dia mengatakan akan membahas terkait anjloknya IHSG bersama dengan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Pertama, karena teknikal MSCI. Kedua, dari BEI perlu melakukan evaluasi, mengenai apa yang diminta MSCI," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2028).

Setali tiga uang, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menilai secara fundamental, pasar saham Indonesia masih kuat.

"Memang kita diharapkan untuk Bursa kita [BEI] lebih transparan lagi. Ini sebetulnya sudah ada, kita harus segera tindak lanjuti ini karena ini sudah beberapa bulan, kalau saya lihat. Jadi ini kita tindak lanjuti segera, karena ini masalah transparansi dan akuntabilitas," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Meski begitu, menurutnya, tidak ada isu fundamental yang menekan indeks komposit.

"Kalau fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ini sangat baik. Tetapi, kita ketahui MSCI adalah acuan dari para investor dunia pada saat dia berinvestasi di negara-negara. Nah itu tentunya kita harus segera tindak lanjuti mengenai masukan dari MSCI," ujar Rosan

Terpisah, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengklaim selama ini, perusahaan tercatat telah wajib untuk memberitahukan publik terkait kepemilikan saham di suatu emiten.

Dalam data tersebut, KSEI telah memerinci data ke dalam sembilan jenis investor, seperti mutual fund atau corporate and others. Dalam pembagian tersebut, KSEI turut memerinci ihwal asal investor, yaitu domestik atau asing.

“Ke depan, ini yang sedang kami upayakan bersama dengan KSEI adalah dari sembilan jenis investor itu, kami berharap bahwa akan bisa turun lebih detail. Nanti penggolongan investornya ini yang teman-teman KSEI lagi merumuskan, kami akan tambah berapa jenis investor lagi di bawahnya,” kata Irvan menyikapi permintaan MSCI.

Irvan juga menegaskan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan lembaga indeks internasional seperti FTSE untuk mendetailkan data pemegang saham suatu emiten di Indonesia.

“Kami berharap, menindaklanjuti surat itu [MSCI], sebelum Mei, informasi itu sudah kita disbursed ke publik dari KSEI melalui Bursa,” katanya.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menambahkan bahwa sebetulnya diskusi dengan MSCI telah berlangsung sejak Desember 2025 lalu. Hanya saja, dalam diskusi tersebut, BEI tidak menerima informasi spesifik mengenai data investor yang diminta MSCI.

Sejak Desember 2025, BEI disebut telah mengupayakan penyediaan data free float emiten tercatat di Tanah Air. Namun, sebab informasi yang disampaikan tidak terang, data free float belum memenuhi keinginan MSCI.

 "Kita tidak tahu requirement dia apa, dan ini yang kita bisa serahkan, dikasih dalam waktu satu bulan sejak kita ketemu. Jadi artinya, ketemu berikutnya tentu saja, kita sedang formulasikan apa yang bisa kita berikan. Nah ini yang nanti diskusi, itu akan berjalan sampai dengan kita harapkan sebelum Mei (2026)," ujar Iman.

Meskipun begitu, BEI akan berupaya menyempurnakan data free float sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan tenggat waktu hingga Mei 2026, BEI berupaya untuk mencari best practice di negara-negara regional lain.

“Kita support sehingga kita dapatkan apa yang bisa diberikan sesuai dengan metodologi. Kami menghargai tata cara mereka,” katanya.

Iman mengungkapkan bahwa formulasi sebelumnya yang diajukan oleh BEI sebetulnya telah mencukupi kebutuhan transparansi free float saham-saham di Indonesia.

Namun demikian, Ia menilai pengumuman yang baru saja dirilis pada hari ini, Rabu (28/01), mengindikasikan ketidakpuasan dari MSCI terhadap formulasi tersebut.

"Kita merasa bahwa apa yang kami sampaikan mungkin cukup, (tapi) mereka merasa nggak cukup. Nah ini yang terus terang, diskusi itu akan terus berlangsung, mudah-mudahan bisa berlangsung setelah pengumuman ini. Nah kita sedang minta waktu ya untuk berdiskusi dengan MSCI," ujar Iman.

Dia menyebut, BEI telah menemui pimpinan MSCI di New York, Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu, dalam rangka membahas tentang perubahan metodologi penghitungan free float saham-saham di Indonesia. 

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, diskusi BEI dan MSCI berlangsung konstruktif, salah satunya membahas mengenai kriteria free float di Bursa Indonesia yang jauh lebih ketat dibandingkan negara lain.

Di pasar modal Indonesia, Jeffrey menyebut, kepemilikan saham sebesar 5% tidak dihitung sebagai free float, sementara di Bursa negara lain, sebesar 10 persen kepemilikan saham masuk sebagai free float.

"Kita juga tetap ingin mendengar kira-kira ekspektasi dari MSCI apa? Nah, misalnya kemudahan untuk melihat data dan lain-lain, apa yang bisa kami provide tentu akan kita usahakan untuk kita berikan untuk meningkatkan transparansi dan lain-lain," ujar Jeffrey.