Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sumber dana iuran board of peace yang mencapai US$ 1 miliar atau Rp 16,7 triliun.
Seperti diketahui, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Setelah bergabung, Indonesia harus membayar iuran sukarela yang kabarnya mencapai Rp16,7 triliun.
Purbaya mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk membayar iuran Board of Peace.
Namun, sampai saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto soal pembayaran iuran tersebut.
"Kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya, dikutip Kamis (29/1/2026).
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebutkan iuran Dewan Perdamaian akan digunakan untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina.
"Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugino di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Karena Indonesia ikut berpartisipasi, maka sebagai anggota Dewan Perdamaian diminta memberikan iuran untuk biaya rekonstruksi tersebut. Jika membayar iuran, keuntungannya adalah menjadi anggota tetap.
"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap," sebut Sugiono.
Sugiono menuturkan memang tidak ada kewajiban negara yang ikut Dewan Perdamaian membayar iuran. Dewan Perdamaian terbentuk untuk menciptakan perdamaian di Palestina.
"Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina," kata Sugiono. (nba)
