Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap nasib karyawan serta kelangsungan usaha di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (eks Hotel Sultan). Pemerintah akan menyiapkan posko alih kelola kawasan itu.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Sesmensetneg), Setya Utama, menyusul terbitnya teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada PT Indobuildco selaku pengelola lama Hotel Sultan, Jakarta. Pemerintah memastikan bahwa proses pengalihan aset negara ini akan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan lapangan kerja.
"Fokus pemerintah saat ini bukan hanya pada pengamanan fisik aset negara, melainkan juga pada perlindungan terhadap para pekerja yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut," kata Setya Utama, Kamis (29/1/2026).
Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) akan mengaktifkan "Posko Layanan Alih Kelola Blok 15 GBK". Posko tersebut disediakan untuk pusat konsultasi dan solusi bagi pihak-pihak terdampak, terutama para pekerja dan mitra vendor.
"Pemerintah sangat memahami keresahan yang dirasakan karyawan, vendor, dan juga konsumen di tengah proses hukum ini. Kami ingin menegaskan bahwa sengketa ini adalah antara negara dan korporasi (PT Indobuildco), bukan dengan para pekerja. Oleh karena itu, negara hadir untuk memastikan bahwa proses transisi ini tidak mengorbankan nasib masyarakat kecil," ujar Setya Utama dalam keterangannya di Jakarta.
"Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi para karyawan untuk berkomunikasi melalui Posko yang telah disediakan. Tujuan utama kami adalah menyelamatkan aset negara sekaligus masa depan para pekerjanya. Kepatuhan hukum dari pihak pengelola lama sangat kami harapkan agar proses transisi yang humanis ini tidak terhambat oleh manuver-manuver yang justru merugikan karyawan sendiri," kata Setya Utama.
Sementara itu Plh Direktur Utama PPKGBK, Hendry Arisandi mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi karyawan eksisting yang ingin bergabung dengan manajemen baru di bawah naungan GBK sesuai regulasi yang berlaku. Selain melayani karyawan, posko ini nantinya juga melayani laporan dari vendor atau penyelenggara acara, serta penyewa fasilitas hotel.
"Pemerintah melalui PPKGBK telah memiliki rekam jejak sukses dalam mengelola transisi aset serupa, yaitu pada Blok 14 atau Jakarta Convention Center (JCC) yang kini telah bertransformasi menjadi Jakarta International Convention Center (JICC)," kata Hendry di Jakarta, Kamis (29/1).
Dia melanjutkan bahwa setelah JICC diambil alih negara justru meningkatkan profesionalisme dan memberikan kepastian usaha yang lebih baik. "Kami optimistis, Hotel Sultan di Blok 15 ini akan mengikuti jejak sukses tersebut, bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja seiring dengan pengelolaan aset yang lebih maksimal untuk kepentingan publik," tambahnya.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan Perkara No. 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, pengadilan telah memerintahkan PT Indobuildco melakukan pengosongan dan mengembalikan lahan serta bangunan kepada Kementerian Sekretariat Negara PPKGBK.
Putusan ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad (serta merta), yang artinya dapat dieksekusi langsung tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pemerintah mengimbau seluruh pihak, terutama manajemen PT Indobuildco, bersikap kooperatif demi kepentingan para karyawan. Penundaan eksekusi dan ketidakjelasan status hukum bisa memperburuk kondisi usaha dan menambah kecemasan mereka yang terdampak.
(rdp/dhn)
