“Tuan rumah tidak akan berdiskusi dengan maling yang menjarah rumahnya.” — Tan Malaka
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat untuk meredakan konflik Israel–Palestina sekilas tampak sebagai kemajuan diplomasi. Indonesia kembali duduk di meja global, berdampingan dengan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Namun jika ditelisik lebih dalam, forum ini justru memperlihatkan wajah paling telanjang dari ketimpangan global, personalisasi kekuasaan, dan degradasi multilateralisme—dengan satu fakta paling problematik: Palestina tidak diundang sebagai subjek utama konflik.
Lebih ironis lagi, struktur BoP menempatkan Amerika Serikat—melalui figur Donald Trump—sebagai ketua dengan kewenangan nyaris absolut dan tanpa batas waktu jabatan yang jelas. Perdamaian, dalam kerangka ini, tidak lagi dikelola sebagai mandat kolektif umat manusia, melainkan sebagai proyek privat beraroma bisnis dan patronase politik.
Sejarah Indonesia seharusnya membuat kita sensitif terhadap forum semacam ini. Kita pernah mengalami bagaimana nasib bangsa ditentukan di meja perundingan oleh kekuatan asing. Bedanya, dalam Konferensi Meja Bundar, Indonesia hadir sebagai pihak yang diperjuangkan. Dalam Board of Peace, Palestina justru absen, sementara negara-negara lain sibuk membahas masa depannya.
Di sinilah relevansi kutipan Tan Malaka menjadi brutal sekaligus aktual. Yang terjadi bukan dialog antara korban dan pelaku, melainkan negosiasi antar-tetangga jauh tentang rumah yang sedang dijarah, tanpa mengizinkan pemiliknya masuk ke ruang tamu.
Liberalisme Institusional: Saat Lembaga Menjadi Alat HegemoniDalam teori Liberalisme Institusional, lembaga internasional diyakini mampu meredam konflik melalui aturan, dialog, dan kerja sama. Namun teori ini runtuh ketika lembaga tersebut dibentuk, dikendalikan, dan diarahkan oleh satu kekuatan hegemonik.
Board of Peace tidak lahir dari mandat universal seperti PBB, melainkan dari inisiatif Amerika Serikat—negara yang selama puluhan tahun menjadi pelindung utama Israel di Dewan Keamanan PBB. Absennya Palestina sejak awal menunjukkan bahwa BoP bukan arena netral, melainkan instrumen pengelolaan konflik agar tidak mengganggu stabilitas kepentingan geopolitik AS.
Dalam konteks ini, kehadiran Indonesia berisiko hanya berfungsi sebagai legitimasi moral: negara Muslim terbesar di dunia yang memberi kesan seolah forum ini inklusif dan adil, padahal fondasinya timpang.
Dari perspektif Realisme, Board of Peace justru sangat konsisten. Tidak ada ilusi moralitas yang ada hanyalah kekuatan, uang, dan kontrol. Struktur BoP memperlihatkan bahwa suara dalam perdamaian kini memiliki harga.
Negara yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan menyetor dana hingga USD 1 miliar. Negara yang tidak mampu seperti Indonesia hanya diberi kursi sementara dengan masa jabatan terbatas, yang nasibnya sepenuhnya bergantung pada keputusan Ketua.
Ini bukan multilateralisme. Ini adalah diplomasi transaksional. Kedaulatan dibarterkan dengan kontribusi finansial, dan keadilan tunduk pada neraca pembayaran.
Personalisasi Kekuasaan: Trump sebagai “Ketua Seumur Hidup”Dalam kajian Hubungan Internasional modern, personalisasi institusi adalah tanda kemunduran tata kelola global. Board of Peace menabrak prinsip dasar ini dengan menunjuk Donald Trump sebagai ketua tanpa mekanisme rotasi yang jelas.
Artinya, perdamaian Timur Tengah dan mungkin konflik global lain diletakkan di tangan satu individu dengan rekam jejak politik unilateral, kebijakan transaksional, dan keberpihakan ekstrem.
Jika PBB masih bisa dikritik karena veto negara, BoP melangkah lebih jauh: hak veto berada pada satu orang. Ini bukan lagi diplomasi negara, melainkan politik kehendak personal.
Melalui lensa Post-Kolonialisme, absennya Palestina adalah bentuk klasik dari penjajahan epistemik. Palestina diposisikan sebagai pihak yang “tidak cukup rasional”, “tidak cukup stabil”, atau “tidak cukup layak” untuk berbicara atas nasibnya sendiri.
Gayatri Spivak menyebut ini sebagai kondisi di mana the subaltern cannot speak. Dalam Board of Peace, Palestina bahkan tidak diberi kesempatan untuk tidak didengar—karena ia tidak diundang sama sekali.
Indonesia, sebagai bangsa yang lahir dari anti-kolonialisme, seharusnya berdiri paling depan menolak logika ini. Diam dalam forum semacam itu sama artinya dengan mengkhianati memori sejarah sendiri.
Sering kali pembela Board of Peace berargumen: “PBB gagal, maka perlu alternatif.” Ini setengah benar, tapi menyesatkan.
PBB gagal bukan karena kurang forum, melainkan karena hak veto Amerika Serikat yang terus melindungi Israel dari sanksi. Setiap upaya menjatuhkan sanksi atau resolusi mengikat selalu kandas di Dewan Keamanan.
Namun solusi atas PBB yang lumpuh bukanlah membentuk forum baru yang lebih bias dan lebih hierarkis, melainkan menekan reformasi struktural dan konsistensi hukum internasional. Jika PBB saja tidak mampu bersikap adil karena AS, bagaimana mungkin forum yang sepenuhnya berada di bawah kendali AS bisa diharapkan objektif?
Bebas-Aktif atau Bebas-Diperalat?Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas-aktif. Namun bebas-aktif bukan berarti aktif di setiap undangan, apalagi undangan yang sejak awal mengosongkan kursi korban.
Aktif yang kehilangan prinsip hanyalah partisipasi simbolik. Lebih berbahaya lagi, ia menciptakan ilusi bahwa Indonesia sedang berkontribusi, padahal sesungguhnya hanya menjadi figuran dalam panggung yang skenarionya ditulis pihak lain.
Board of Peace, dengan seluruh hierarki dan transaksionalismenya, lebih mendekati pasifikasi ketimbang perdamaian. Ia bertujuan menenangkan konflik agar tidak mengganggu stabilitas global, bukan menyelesaikan akar penjajahan.
Jika Indonesia tetap duduk di meja ini tanpa menuntut kehadiran Palestina, tanpa mendesak akuntabilitas hukum, dan tanpa menolak struktur absolutisme kepemimpinan, maka kita sedang melakukan apa yang paling berbahaya dalam diplomasi: menormalkan ketidakadilan.
Sejarah tidak akan mencatat siapa saja yang hadir di forum elite, tetapi siapa yang berani menolak duduk ketika meja itu dibangun di atas penyingkiran. Seperti peringatan Tan Malaka, tidak ada gunanya berdiskusi tentang perdamaian jika pemilik rumah bahkan tidak diberi hak untuk membuka pintunya sendiri.
