Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkantor di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai Jumat (30/1/2026) untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai pembekuan rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari percepatan reformasi pasar modal, khususnya terkait transparansi dan integritas, guna merespons volatilitas pasar pascapengumuman MSCI.
“Ini kepentingan nasional agar BEI setara dengan standar pasar internasional. Kuncinya reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas, dan itu harus berjalan cepat, tepat, dan efektif. Karena itu mulai besok kami berkantor di sini,” ujar Mahendra di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).
Mahendra menambahkan, kehadiran langsung OJK di BEI juga bertujuan memperkuat komunikasi kepada publik dan pelaku pasar di tengah meningkatnya tekanan pasar pasca pengumuman MSCI.
“Kami menerima penjelasan MSCI sebagai masukan yang baik. Kami melihat MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia dalam indeks global, yang menunjukkan pasar modal Indonesia sangat investable,” katanya.
Terkait upaya menahan tekanan IHSG, Mahendra menegaskan fokus otoritas bukan pada intervensi jangka pendek, melainkan memastikan reformasi struktural yang menjadi perhatian MSCI dapat dipenuhi secara menyeluruh.
Baca Juga
- OJK Siapkan 'Exit Policy' untuk Emiten yang Tak Penuhi Free Float 15%
- Bos OJK: BEI Akan Revisi Aturan Free Float Saham jadi 15%
- Alarm MSCI Sudah Lama Berdering, Kenapa BEI & OJK Bergeming?
Ia menjelaskan OJK bersama BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan menindaklanjuti proposal penyesuaian yang telah dipublikasikan, khususnya terkait perhitungan free float.
“Kami menindaklanjuti penyesuaian yang sudah dilakukan Bursa dan KSEI, termasuk pengecualian kategori investor others dalam perhitungan free float serta publikasi kepemilikan saham di atas 5%,” ujarnya.
Mahendra menegaskan, OJK akan terus melanjutkan penyesuaian hingga mencapai standar yang dapat diterima MSCI.
“Apapun respons MSCI, penyesuaian akan kami lakukan sampai final,” tegasnya.
Selain itu, OJK juga berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait transparansi kepemilikan saham di bawah 5%, termasuk klasifikasi investor dan struktur kepemilikan, sesuai praktik terbaik internasional.
“Seluruh penyesuaian akan kami lakukan sesuai best practice internasional,” katanya.
Dari sisi regulasi, Mahendra menyebut Self Regulatory Organization (SRO) akan segera menerbitkan aturan free float minimum 15% disertai peningkatan transparansi. Emiten yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan disiapkan mekanisme exit policy dengan pengawasan yang ketat.
“Aturan free float 15% akan diterbitkan dalam waktu dekat. Bagi emiten yang tidak memenuhi, akan disiapkan exit policy. Pemerintah juga akan menerbitkan aturan demutualisasi bursa pada kuartal I tahun ini,” ujarnya.
Langkah OJK ini diambil di tengah tekanan pasar saham menyusul keputusan MSCI membekukan sementara rebalancing indeks saham Indonesia, yang memicu aksi jual besar-besaran dan menyebabkan IHSG mengalami trading halt dalam dua hari perdagangan berturut-turut.
_____
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
