Agum Gumelar Sebut Posisi Polri di Bawah Presiden

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menekankan bahwa secara struktural dan konstitusional Polri berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan di hadapan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo beserta jajaran dan para senior institusi kepolisian. Momen ini menjadi penting karena memperlihatkan sinergi antara purnawirawan dengan pimpinan aktif Polri dalam menjaga arah kebijakan dan transformasi lembaga.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dan kepercayaan yang terus diberikan oleh para senior serta organisasi PEPABRI. Ia menilai sokongan tersebut menjadi dorongan besar bagi institusi Polri untuk terus berbenah dan melakukan pembaruan secara menyeluruh.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri pada Kamis, 29 Januari 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan berbagai langkah konkret yang terus dijalankan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri. Upaya itu meliputi penguatan sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen yang lebih transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi, termasuk rencana pembentukan Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat riset dan inovasi.

Selain itu, transformasi juga diarahkan pada perubahan budaya kerja dan etika profesi dengan menekankan pembinaan mental, keteladanan pimpinan, serta penanaman nilai humanis dan integritas bagi seluruh personel.

Tidak hanya itu, Polri turut memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal demi menjaga transparansi dan akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi juga terus dilakukan guna menunjang efektivitas tugas di lapangan.

Di saat yang sama, percepatan digitalisasi layanan publik dan manajemen organisasi menjadi fokus agar institusi semakin adaptif dan efisien. Seluruh langkah tersebut diiringi penguatan fungsi operasional, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.