Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mencapai puncaknya pada akhir Januari 2026, ketika Washington mengirimkan kelompok angkatan laut besar ke Timur Tengah dan memperbarui ancaman intervensi militer terhadap Republik Islam Iran.
Dikutip dari Financial Times, situasi ini dipicu oleh kombinasi krisis politik internal Iran, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, dan kebuntuan diplomatik terkait program nuklirnya, serta konflik regional yang lebih luas.
Setelah sorotan internasional terhadap aksi Amerika Serikat ke Venezuela mulai mereda, Presiden Donald Trump memperingatkan Iran dalam sebuah pernyataan publik bahwa waktu hampir habis untuk mencapai kesepakatan yang akan mencegah aksi militer.
Diberitakan oleh Al Jazeera pada 28 Januari yang lalu, Trump menyatakan bahwa jika Teheran menolak apa yang dianggapnya sebagai negosiasi yang adil—terutama mengenai program nuklirnya dan penindasan terhadap para demonstran—Amerika Serikat siap mengambil tindakan agresif, termasuk aksi militer langsung.
Pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln dan beberapa kapal perusak rudal berpemandu ke Teluk Persia menunjukkan bahwa Washington tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga penggunaan kekuatan militer yang sebenarnya sebagai sarana tekanan strategis.
Ini melanjutkan kebijakan “tekanan maksimum” atau maximum pressure yang dinyatakan melalui National Security Presidential Memorandum yang berlaku sejak tahun 2025, yang menargetkan fasilitas nuklir Iran.
Tanggapan Iran atas Mobilisasi Militer Amerika SerikatPemerintah Iran—melalui Kementerian Luar Negeri dan pejabat senior lainnya—dengan tegas menolak segala bentuk negosiasi yang dilakukan dalam tensi tinggi dan bahkan dalam "atmosfer ancaman".
Menurut pernyataan resmi pemerintah Iran pada 28 Januari 2026, Teheran menegaskan bahwa negosiasi yang dilakukan sambil meningkatkan ancaman militer tidak akan efektif maupun sah menurut hukum internasional.
Terlebih lagi, pada 14 Januari 2026, dikutip dari GeoNews, komandan militer Iran telah memperingatkan negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS bahwa mereka siap menyerang fasilitas-fasilitas tersebut jika AS melakukan intervensi.
Pernyataan ini memperkuat persepsi bahwa konflik dapat meningkat dengan cepat di kawasan tersebut jika peningkatan penggunaan senjata memicu serangan balasan dari Teheran.
Eskalasi Krisis Iran dan Dampaknya di Timur TengahKetegangan ini tidak muncul begitu saja. Gelombang protes besar-besaran yang meletus di Iran sejak akhir tahun 2025—yang dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakpuasan publik, dan represi pemerintah—telah menimbulkan banyak korban dan meningkatkan kemungkinan insurgensi di Iran.
Situasi ini telah menjadi salah satu pembenaran yang digunakan Washington untuk meningkatkan tekanan pada rezim Teheran. Dalam konteks yang lebih luas, kebuntuan diplomatik nuklir antara kedua negara tetap menjadi isu utama. Amerika Serikat meyakini bahwa Iran telah memperluas kapasitas pengayaan uraniumnya ke tingkat yang telah mengkhawatirkan komunitas internasional.
Kehadiran kekuatan militer eksternal yang besar di Teluk Persia juga berdampak pada stabilitas ekonomi global, khususnya pasar energi, karena Iran merupakan negara kunci di Selat Hormuz, yang dilalui hingga sepertiga pasokan minyak global. Gangguan keamanan di wilayah ini dapat secara langsung berdampak pada harga minyak dan rantai pasokan energi global.
Beberapa negara di kawasan ini—termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan bahkan sekutu tradisional AS—telah menganjurkan de-eskalasi dan memprioritaskan diplomasi daripada tindakan militer yang dapat memperburuk situasi.
Seruan ini mencerminkan dilema yang lebih besar dalam hubungan internasional saat ini, mengingat tindakan militer AS terhadap Iran berpotensi menimbulkan dampak yang luas di Timur Tengah, termasuk kemungkinan keterlibatan negara-negara lain dalam eskalasi konflik lebih lanjut.
Secara geopolitik, Iran memiliki jaringan sekutu dan milisi yang tersebar di Irak, Suriah, Lebanon, Yaman dan bahkan juga dapat berlanjut ke negara-negara lain yang dapat sewaktu-waktu ikut menanggapi serangan Amerika Serikat.




