EtIndonesia. Setelah enam hari tidak muncul di hadapan publik, Presiden Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping, akhirnya kembali terlihat pada Rabu, 28 Januari. Xi bertemu dengan Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, di Balai Agung Rakyat, Beijing, dalam sebuah pertemuan resmi yang segera dilaporkan oleh media pemerintah Tiongkok.
Namun, yang menarik perhatian pengamat bukan hanya kemunculan Xi, melainkan kecepatan luar biasa media resmi PKT dalam merilis laporan pertemuan tersebut. Xinhua dan media utama lainnya hanya menampilkan satu kalimat singkat disertai foto, tetapi dipublikasikan hampir seketika setelah pertemuan berlangsung. Dalam konteks politik Tiongkok, langkah ini dinilai sarat makna politik.
Sinyal Stabilitas di Tengah Krisis Kekuasaan
Banyak analis menilai bahwa publikasi kilat ini bukan sekadar laporan diplomatik biasa. Pertemuan tersebut dipandang sebagai sinyal politik yang disengaja, untuk menegaskan bahwa Xi Jinping masih memegang kendali penuh atas kekuasaan negara, setelah spekulasi merebak akibat penangkapan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC), Zhang Youxia, yang diumumkan pada 24 Januari 2026.
Pola ini mengingatkan publik pada cara PKT merespons krisis elite sebelumnya: bertindak cepat untuk mengunci narasi, menenangkan pasar politik internal, dan menekan potensi perlawanan. Pesan yang hendak disampaikan tampak jelas—baik kepada publik domestik maupun kepada jajaran militer—bahwa situasi telah “dikendalikan” dan tidak ada ruang bagi manuver di luar garis pusat kekuasaan.
Lebih jauh, pertemuan dengan kepala pemerintahan asing dipandang sebagai pesan tidak langsung kepada para jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA): bahwa Xi Jinping masih berdiri kokoh dan setiap upaya mengguncang stabilitas akan sia-sia.
Pelatihan Massal Pejabat dan Pengetatan Internal
Di sisi lain, informasi dari luar negeri memperkuat indikasi bahwa situasi internal PKT tengah berada dalam fase pengetatan luar biasa. Jiang Weizheng, seorang warga Tiongkok yang bermukim di Australia, mengungkapkan bahwa seluruh anggota tetap komite partai tingkat provinsi, kota, dan daerah otonom, termasuk pejabat setingkat wakil menteri ke atas, saat ini dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan tertutup di Dua Kantor Pusat (Zhongnanhai).
Menurut Jiang, langkah ini secara khusus menyasar pejabat yang memiliki latar belakang militer, termasuk komandan wilayah dan pejabat garnisun. Ini mengindikasikan bahwa fokus pengawasan kekuasaan saat ini tertuju pada jalur militer, bukan semata-mata birokrasi sipil.
Orang Dekat Zhang Youxia Ditempatkan dalam Tahanan Rumah
Masih menurut Jiang Weizheng, Bai Zhongbin, anggota tetap Komite Partai Kota Tianjin sekaligus Komandan Garnisun Tianjin, kini dilaporkan berada dalam tahanan rumah di Kantor Komite Partai Kota Tianjin. Penahanan tersebut disebut dilakukan di bawah pengawasan Sekretaris Partai Kota Tianjin, Chen Min’er, yang dikenal sebagai loyalis Xi Jinping.
Riwayat karier Bai Zhongbin menunjukkan hubungan yang erat dengan Zhang Youxia. Sejumlah kenaikan pangkat pentingnya terjadi setelah Zhang menjabat sebagai Wakil Ketua CMC. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pembersihan internal tidak berhenti pada Zhang, tetapi merembet ke jaringan pendukungnya.
Keheningan Militer yang Tak Biasa
Meski demikian, langkah-langkah Xi Jinping sejauh ini justru memunculkan kejanggalan yang semakin sulit diabaikan. Hingga 28 Januari 2026, atau empat hari setelah pengumuman resmi penangkapan Zhang Youxia, nama dan foto Zhang masih tercantum di situs resmi pemerintah Tiongkok dan Xinhua sebagai anggota Politbiro PKT. Tidak ada klarifikasi, revisi, ataupun penghapusan informasi—sebuah keanehan serius dalam sistem politik yang biasanya sangat cepat menghapus jejak pejabat yang jatuh.
Lebih mencolok lagi adalah keheningan total dari militer PKT. Sejak 24 Januari, tidak satu pun pernyataan independen dikeluarkan oleh angkatan darat, laut, udara, pasukan roket, maupun lima Komando Wilayah PLA untuk menyatakan dukungan kepada Xi Jinping atau Komisi Militer Pusat.
Penelusuran terhadap akun media sosial resmi lima Komando Wilayah menunjukkan pola yang tidak seragam:
- Komando Wilayah Timur hanya meneruskan video pengumuman Kementerian Pertahanan dan editorial PLA Daily pada 24 Januari.
- Komando Wilayah Selatan sekadar membagikan pernyataan tertulis dari Kementerian Pertahanan.
- Komando Wilayah Barat, Utara, dan Tengah sama sekali tidak merespons, seolah-olah tidak terjadi peristiwa besar apa pun.
Berbeda dari Preseden Sejarah
Sikap ini sangat kontras dengan preseden sebelumnya. Saat Zhou Yongkang, Guo Boxiong, dan Xu Caihou tersandung kasus besar, militer PKT secara cepat dan serempak menyatakan loyalitas kepada “kepemimpinan pusat dan Ketua Komisi Militer”. Nada pernyataan kala itu konsisten, tegas, dan tanpa ambiguitas.
Kali ini, justru keheningan kolektif yang muncul—sebuah sikap yang dalam politik kekuasaan Tiongkok sering kali lebih bermakna daripada pernyataan terbuka.
Diam sebagai Bentuk Perlawanan
Bagi banyak pengamat, sikap diam militer bukanlah netralitas, melainkan perlawanan pasif. Diam berarti tidak mengakui legitimasi penuh atas langkah yang diambil pimpinan pusat. Dalam konteks ini, keheningan PLA bisa dibaca sebagai tanda bahwa militer tidak sepenuhnya berada di pihak Xi Jinping, atau setidaknya menolak cara penanganan kasus Zhang Youxia.
Inilah situasi yang paling berbahaya bagi Xi Jinping. Dalam sistem otoriter, loyalitas militer adalah fondasi utama kekuasaan. Ketika militer memilih diam, maka retakan kekuasaan telah terbuka, meski belum meledak ke permukaan.
Menuju Titik Kritis?
Pertanyaan yang kini menggantung adalah: seberapa jauh Tiongkok dari sebuah guncangan besar di tubuh militernya sendiri?
Apakah keheningan ini hanya strategi menunggu, atau pertanda bahwa konflik internal telah memasuki fase yang lebih dalam dan berbahaya?
Yang jelas, kemunculan kembali Xi Jinping pada 27 Januari bukanlah akhir dari krisis—melainkan mungkin awal dari babak yang lebih menentukan dalam pertarungan kekuasaan di jantung Partai Komunis Tiongkok.
