Jakarta, tvOnenews.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara terkait munculnya isu perombakan kursi menteri atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam isu yang beredar, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono disebut akan menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).
Politikus PKB Daniel Johan mengatakan keputusan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Dia meyakini Prabowo telah mempertimbangkan dengan matang jika reshuffle menteri benar terjadi.
“Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menjelaskan bahwa presiden memiliki hak konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.
Untuk itu, semua pihak perlu menghormati keputusan Prabowo jika kembali terjadi reshuffle kabinet.
“PKB sangat menghormati semua keputusan Presiden, termasuk apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet,” kata Daniel.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyinggung soal salah satu pimpinan Komisi I DPR yang akan ditarik masuk kabinet.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, dan kepala staf angkatan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
“Mohon izin, di depan ada Pak Menhan, Panglima yang hadir. Itu menjadi daya tarik luar biasa,” kata Utut.
“Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif, you cannot beat the band with uniform,” sambungnya.
Diketahui, orang yang duduk di sebelah kanan Utut adalah Budi Djiwandono. Saat dikonfirmasi terpisah, Budi enggan merespons lebih jauh. Dia menegaskan saat inj dirinya masih menjabat sebagai pimpinan Komisi I DPR.
“Tugas kita sekarang tetap di Komisi I,” ungkap Budi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (28/1/2026). (saa/iwh)
