Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menegaskan partainya satu suara dengan rakyat Indonesia terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.
Meski begitu, Kaesang menyadari PSI tak bisa berbuat banyak khususnya dalam pembahasan revisi UU Pilkada terlebih partainya tak lolos ke Senayan.
Hal itu disampaikan Kaesang lewat acara Rakernas PSI di Hotel Claro, Makassar, Kamis, 29 Januari 2026.
"Salah satu isu yang cukup panas mungkin beberapa minggu atau satu bulan yang lalu yaitu pilkada langsung atau pilkada yang dipilih DPRD, bangsa ini sudah memulai pemilihan kepala daerah," kata Kaesang dalam sambutannya.
Kaesang menjelaskan Indonesia telah melaksanakan Pilkada sejak 2005 silam. Artinya, masyarakat Indonesia telah menjalani proses demokrasi selama 20 tahun.
"Evaluasi terus dilakukan, kita harus jujur mengakui pemilihan langsung masih memiliki berbagai kekurangan, mulai dari praktik politik amplop, hingga persoalan ambang batas. Pencalonan yang awal mulanya berbasis kursi lalu diubah jadi ambang batas perolehan suara sah partai politik," tutur dia.
Menurut Kaesang, Indonesia harus terus belajar memperbaiki sistem pemilu. Hal ini dilakukan agar sistem demokrasi mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berpihak pada rakyat Indonesia.
"Dalam hal ini PSI berpandangan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama dallam menentukan sistem pemilu kita seperti apa ke depannya," ucap Kaesang.
"Meskipun PSI saat ini belum memiliki kewenangan menentukan sikap di Senayan terkait revisi undang-undang, namun saya tegaskan sikap PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia," pungkas dia.
