Geledah Kantor Dinas Pendidikan Madiun, KPK Sita Dokumen Sampai Uang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan sampai penerimaan gratifikasi di Kota Madiun. Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun digeledah penyidik pada Rabu, 28 Januari 2026.

"Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan dan menyita beberapa surat, dokumen, dan barang bukti elektronik yang mendukung penyidikan perkara ini," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Januari 2026.

Budi enggan memerinci jenis dokumen dan alat elektronik yang disita. Ada juga uang terkait kasus dibawa penyidik dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun.

"Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah," ucap Budi.
Tiga orang jadi tersangka
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu, Wali Kota Madiun Maidi (MD), orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto (RR), dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah (TM).

Dalam kasus ini, Maidi dan Rochim disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf e UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, Maidi dan Thariq disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (Can)