Pantau - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Malaadministrasi kepada lima kementerian atas penilaian pelayanan publik tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara resmi yang digelar di Jakarta pada Kamis, 29 Januari 2026.
Opini ini merupakan hasil dari Penilaian Malaadministrasi Pelayanan Publik berupa Opini Ombudsman RI Tahun 2025.
Kelima kementerian penerima opini tertinggi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Fokus pada Perbaikan Kualitas Layanan PublikKetua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyatakan bahwa opini ini diberikan untuk mendorong peningkatan layanan publik secara menyeluruh.
"Kehadiran Opini Ombudsman semata-mata untuk perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia secara menyeluruh," ungkapnya.
Najih menambahkan bahwa hasil penilaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
Penilaian tahun ini tidak hanya menekankan pada pemenuhan prosedur administratif, namun juga memperhatikan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan.
Penilaian juga melihat tingkat kepatuhan instansi terhadap produk hukum Ombudsman seperti tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan, dan rekomendasi Ombudsman.
Tujuannya agar pelayanan publik tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga memberikan dampak substantif bagi masyarakat.
Cakupan Penilaian dan Daftar Penerima LainnyaPenilaian malaadministrasi dilakukan pada periode September hingga November 2025.
Cakupan penilaian meliputi 38 kementerian, 8 lembaga, 38 pemerintah provinsi, 56 pemerintah kota, dan 168 pemerintah kabupaten.
Fokus penilaian ditujukan pada layanan administrasi, jasa, dan barang.
Tidak ada lembaga negara yang meraih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Malaadministrasi karena masih terdapat produk Ombudsman yang belum dipatuhi.
Untuk kategori pemerintah provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Timur.
Pada kategori pemerintah kota, penghargaan diraih oleh Kota Denpasar, Kota Depok, dan Kota Yogyakarta.
Sementara untuk pemerintah kabupaten, Kabupaten Badung, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri tercatat sebagai penerima opini tertinggi.
