Penulis: Fityan
TVRINews - Brussel
Keputusan bulat Brussel berlakukan sanksi aset dan larangan perjalanan terhadap IRGC
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mencapai kesepakatan bulat untuk menetapkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris, Kamis 29 Januari 2026.
Keputusan ini menandai pergeseran kebijakan yang signifikan setelah tekanan diplomatik selama bertahun-tahun dan respons terhadap tindakan keras Teheran atas gelombang protes nasional di Iran.
Langkah ini diumumkan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri di Brussel.
Status baru ini secara otomatis memberlakukan pembekuan aset, larangan perjalanan, hingga pembatasan pendanaan terhadap IRGC.
Penyelarasan Kebijakan Global
Dengan keputusan ini, Uni Eropa kini sejajar dengan Amerika Serikat yang telah menetapkan status serupa pada 2019, serta Kanada pada 2024.
Kebijakan ini diambil menyusul tindakan represif otoritas Iran terhadap demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh keruntuhan mata uang Rial dan krisis ekonomi pada akhir Desember 2025.
"Penindasan tidak boleh dibiarkan tanpa jawaban," tulis Kallas melalui media sosialnya. "Jika Anda bertindak sebagai teroris, Anda juga harus diperlakukan sebagai teroris."
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, turut menegaskan bahwa langkah ini sudah lama tertunda. Menurutnya, terminologi "teroris" sangat tepat bagi rezim yang menekan aksi protes dengan kekerasan berdarah.
Terobosan Diplomatik di Prancis
Kesepakatan ini tercapai setelah Prancis mencabut keberatannya pada 28 Januari, yang sebelumnya menjadi hambatan utama bagi konsensus Uni Eropa.
Dukungan serupa kemudian menyusul dari Spanyol, Italia, dan Jerman yang sebelumnya sempat ragu terkait hambatan hukum dan konsekuensi diplomatik.
Sebelum keputusan ini diambil, Parlemen Eropa telah menunjukkan sikap tegas dengan melarang diplomat Iran memasuki gedung parlemen sejak 12 Januari, sembari mendesak penetapan status teroris bagi IRGC.
Respons Keras Teheran
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengutuk keras langkah tersebut dan menyebutnya sebagai "kesalahan strategis besar." Araghchi menuduh Eropa hanya mengikuti instruksi Washington dan bersikap munafik.
Ia membandingkan reaksi cepat Eropa terhadap isu hak asasi manusia di Iran dengan apa yang disebutnya sebagai "kelambanan" Eropa dalam menanggapi konflik di Gaza.
Araghchi memperingatkan bahwa Eropa akan menghadapi konsekuensi serius, termasuk potensi lonjakan harga energi dan dampak ekonomi yang lebih luas akibat ketegangan regional ini.
Dampak Strategis
Meskipun sebagian pengamat menilai langkah ini bersifat simbolis, penetapan ini menempatkan IRGC sejajar dengan organisasi seperti al-Qaeda dan ISIS dalam daftar hitam Uni Eropa. Hal ini diperkirakan akan mempersulit jalur diplomasi masa depan antara Brussel dan Teheran.
Selain penetapan status teroris, Uni Eropa juga mengadopsi sanksi tambahan terhadap pejabat Iran yang terlibat dalam penindasan pengunjuk rasa serta pihak yang bertanggung jawab atas pasokan pesawat tanpa awak (drone) ke Rusia. Implementasi hukum secara formal terkait status IRGC ini diharapkan akan segera menyusul kesepakatan politik tersebut
Editor: Redaksi TVRINews
