Penulis: Fityan
TVRINews - Washington DC
Krisis politik pecah di Washington menyusul penembakan aktivis imigrasi oleh agen federal.
Amerika Serikat kini berada di ambang penutupan sebagian operasional pemerintah (partial shutdown) setelah Senat gagal menyepakati paket anggaran krusial pada Kamis 29 Januari 2026 malam waktu setempat.
Kebuntuan ini dipicu oleh aksi protes Partai Demokrat atas insiden penembakan fatal terhadap dua aktivis imigrasi oleh agen federal.
Dalam pemungutan suara yang dramatis, Senat memberikan hasil 55-45 untuk memblokir paket pengeluaran enam RUU yang seharusnya mendanai lebih dari tiga perempat operasional pemerintah.
Hasil tersebut gagal mencapai ambang batas 60 suara yang diperlukan untuk meloloskan legislasi. Jika kesepakatan tidak tercapai hingga Sabtu tengah malam, ini akan menjadi shutdown kedua dalam setahun masa jabatan Presiden Donald Trump.
Pemicu Krisis: Tragedi di Minneapolis
Ketegangan politik ini berakar dari peristiwa penembakan di Minneapolis. Pekan lalu, Alex Pretti, seorang perawat ICU sekaligus aktivis, tewas ditembak oleh petugas patroli perbatasan saat melakukan aksi protes.
Insiden ini terjadi hanya selang beberapa minggu setelah kematian aktivis lainnya, Renee Good, di kota yang sama.
Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, memberikan pernyataan tegas sebelum pemungutan suara dilakukan. Beliau mendesak adanya reformasi struktural pada badan penegakan hukum imigrasi.
"Apa yang dilakukan ICE... ini adalah tindakan kekerasan yang direstui negara dan harus dihentikan. Kongres memiliki otoritas dan kewajiban moral untuk bertindak," ujar Schumer.
Tuntutan Reformasi Penegakan Hukum
Partai Demokrat menawarkan solusi untuk meloloskan lima RUU anggaran lainnya termasuk untuk sektor pertahanan, kesehatan, dan pendidikan dengan syarat anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dipisahkan untuk dinegosiasikan ulang.
Pihak Demokrat menuntut perubahan menyeluruh dalam praktik operasional Immigration and Customs Enforcement (ICE), yang meliputi:
• Larangan patroli keliling secara acak.
• Pengetatan syarat surat perintah penggeledahan.
• Penerapan kode etik universal terkait penggunaan kekuatan senjata.
• Kewajiban penggunaan kamera tubuh (body cam) dan identitas resmi bagi petugas.
Risiko Ekonomi dan Keamanan
Di sisi lain, pemimpin Partai Republik menolak pemisahan paket anggaran tersebut. Mereka berpendapat bahwa mengubah teks legislasi di saat terakhir hanya akan menunda proses dan justru mempercepat terjadinya shutdown.
Kekhawatiran mulai muncul mengenai dampak penutupan DHS, terutama bagi lembaga seperti FEMA yang sangat dibutuhkan di tengah cuaca musim dingin yang ekstrem.
Jika pendanaan terhenti, ratusan ribu pegawai negeri terancam dirumahkan atau dipaksa bekerja tanpa bayaran, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Hingga Kamis malam, laporan dari Gedung Putih mengindikasikan bahwa pembantu Presiden Trump sedang menjajaki kemungkinan perpanjangan pendanaan sementara untuk DHS.
Namun, sumber dari Kongres menyebutkan bahwa belum ada titik terang yang nyata, mengingat pihak Demokrat menolak jaminan informal dan menuntut perubahan yang mengikat secara hukum.
Situasi ini menempatkan kedua belah pihak dalam posisi sulit, terutama menjelang pemilihan paruh waktu (midterm election) yang akan menentukan konfigurasi politik di AS ke depan.
Editor: Redaksi TVRINews
